Pantau Flash
Jokowi Kenakan Sabu, Baju Adat NTT di Sidang Tahunan MPR RI
Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Jakarta untuk ke-4 Kalinya
Seluruh Peserta Sidang Tahunan MPR RI Wajib Melakukan Swab Test
Kadisparekraf DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia Tutup Usia
Subsidi Bunga KUR 6 Persen Diperpanjang hingga Desember 2020

Menteri Basuki Tegaskan Pemerintah Tak Akan Bangun Ibu Kota Tanpa Regulasi

Headline
Menteri Basuki Tegaskan Pemerintah Tak Akan Bangun Ibu Kota Tanpa Regulasi Presiden Joko Widodo (kanan) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Pantau.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan lari lebih dulu membangun ibu kota tanpa adanya ragulasi.

Ia memastikan pihaknya akan mengikuti aturan yang ada dalam pembangunan ibu kota baru, yakni menunggu landasan hukum berdasarkan undang-undang.

Menurutnya, hal tersebut juga ditandai dengan adanya surat hasil kajian dan permohonan pembangunan ibu kota baru yang dilayangkan Presiden Joko Widodo ke DPR beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Yandri Susanto PAN: Ilegal Jika Bangun Ibu Kota Tanpa UU!

"Ya pasti kan ini ibu kota negara bukan bangun rumah tinggal ya, jadi pasti harus ada undang-undangnya harus ada undang-undangnya semua harus ada," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Kendati begitu, ia mengatakan pihaknya tak bisa juga menunggu hingga regulasi benar-benar selasai. Paling tidak regulasi dibahas bersamaan dengan itu juga pihaknya sambil menyiapkan desain.

Basuki mengungkapkan pemerintah telah membuat tiga tahapan terkait rencana pemindahan ibu kota mulai dari desain kawasan hingga groundbreaking pada 2020 untuk pembangunan infrastruktur.

"Setelah itu baru tahap ketiganya mudah-mudahan bisa dimulai tahun depan setelah tahap kedua itu yang perkantorannya, perumahannya. Sehingga nanti tahun 2023-2024 kita sudah ada rencana pergerakan pemindahan ke sana dari kementerian-kementerian," ungkapnya.

Sementara itu ditegaskannya juga, ia tak menampik jika undang-undang belum terbentuk maka rencana groundbreaking tersebut bakal mundur.

"Oh iya, iya kan ya kita ikutin itu aturannya ini untuk masa depan 50, 100 tahun. Jadi enggak bisa grasa grusu juga," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan tidak ada hal yang salah dalam rencana pemerintah terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Baca Juga: Gerindra: Prabowo Siap Berikan Lahannya di Kaltim untuk Ibu Kota Baru

Ia juga menegaskan jika pembangunan ibu kota baru yang dilakukan nantinya tidak ilegal walau belum ada landasan hukumnya berupa undang-undang.

"Enggak, enggak ada yang illegal. Ini aktivitas pemerintah," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: