Pantau Flash
Gunung Merapi Kembali Erupsi, Tinggi Kolom Abu Capai 3.000 Meter
Luhut: Mudik Tidak Dilarang, tapi Kalau Anda Pulang Pasti Bawa Penyakit
Update COVID-19 2 April: 1.790 Positif, 112 Sembuh, 170 Meninggal
Total Pasien Positif COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Jadi 125
Seorang Warga Ciomas Positif, Total Pasien COVID-19 Kab Bogor Jadi 14 Orang

Nasir Djamil: Presiden Bisa Digugat Bila Coret 10 Nama Capim KPK

Headline
Nasir Djamil: Presiden Bisa Digugat Bila Coret 10 Nama Capim KPK Presiden Joko Widodo (Foto: Antara/Agus Salim)

Pantau.com - Anggota Komisi III di DPR RI Nasir Djamil mengatakan, Presiden RI Joko Widodo bisa digugat jika mencoret salah satu nama dari 10 nama calon pimpinan KPK yang sudah melewati seleksi Pansel. Pasalnya, jika terjadi pencoretan nama, maka orang yang dicoret itu punya hak membela diri.

"Nanti kan bisa digugat presidennya. Karena apapun ceritanya pansel itu kan orang kepercayaan dia. Pansel itu kan tangan kanan. Karena presiden sibuk banyak kerjaan maka dia bentuk Pansel untuk membantu dia. Dia sudah percaya. Itu artinya kalau presiden mencoret orang yang dicoret juga punya hak untuk membela diri. Bisa gaduh lagi nanti," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca Juga: 1.000 Pegawai KPK Tandatangani Petisi Tolak Capim KPK Bermasalah

Untuk itu, ia menyarankan agar Presiden segera mungkin menyerahkan nama-nama calon pimpinan KPK yang sudah diserahkan ke DPR. 

"Nah nanti catatan-catatan itu akan diterima diolah oleh DPR terkait bagaimana kami memilih 5 dari 10 orang tersebut," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nasir mengatakan, nantinya komisi III DPR akan juga melibatkan masyarakat dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan capim KPK. Untuk itu menurutnya komisi III tidak akan meloloskan begitu saja capim bermasalah.

"Bahkan ketika nanti nama-nama itu dikirim ke Komisi III atau DPR masyarakat bisa menyampaikan ini langsung ke Komisi III ke seketariat nama-nama itu bahkan ke fraksi-fraksi juga bisa untuk sampaikan nama-nama itu," tandasnya.

Sementara sebelumnya, sekitar 1.000 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani petisi untuk menolak calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023 yang dinilai bermasalah.

Baca Juga: Laode Harap Pansel Capim KPK Tak Serahkan Nama Bermasalah ke Presiden

"Terkait akan diserahkannya nama-nama kepada Bapak Presiden, kami dari Wadah Pegawai (WP) KPK sudah menghimpun aspirasi dari pegawai KPK yang jumlahnya 1.000 orang dari sekitar 1.500 pegawai KPK yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden melalui surat tertutup," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo saat jumpa pers gedung KPK, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Hal tersebut terkait dengan akan diserahkannya 10 nama capim KPK dari panitia seleksi (pansel) kepada Presiden Joko Widodo.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: