Pantau Flash
KPAI: Ada 4.369 Kasus Pelanggaran Hak Anak Sepanjang 2019
Kemenperin Target 4 Persen Populasi Penduduk Indonesia Berwirausaha
Megawati Akan Umumkan Langsung 50 Pasangan Bakal Cakada 19 Februari 2020
RUU Cipta Kerja Belum Final, Menaker: Ruang Dialog Selalu Terbuka
Menkeu Ancam Akan Tarik Injeksi Modal Rp13 Triliun BPJS Kesehatan

Nasir PKS Sebut Ada Kekeliruan Jokowi Soal Wacana Hukuman Mati Koruptor

Headline
Nasir PKS Sebut Ada Kekeliruan Jokowi Soal Wacana Hukuman Mati Koruptor Ilustrasi hukuman mati (Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Presiden RI, Joko Widodo membuka wacana soal hukuman mati bagi para koruptor, asalkan ada aspirasi yang kuat dengan masyarakat. Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil ikut memberikan tanggapan atas isu tersebut.

"Sebenarnya hukuman mati bagi korupsi itu sudah diatur juga dalam UU tindak pidana korupsi, jadi tidak harus kemudian apa kalau dikehendaki oleh masyarakat. Pak Jokowi Menurut saya keliru, kalau mengatakan hukuman mati itu berdasarkan kehendak masyarakat. Karena UU Tipikor sendiri mengatur hukuman mati itu kan ada di UU tentang Hak Asasi Manusia kemudian terkait psikotropika dan juga UU tidak pidana korupsi itu sendiri. Sebenarnya hukuman mati bagi koruptor itu sudah ada dalam UU tinggal memang jenis kejahatan korupsi yang dilakukan," tutur anggota Fraksi PKS itu.

Baca juga: MenkumHAM Ungkap Kata Presiden Jokowi Soal Hukuman Mati

Nasir kemudian menjelaskan bagaimana sistematis hukuman mati yang bisa dilakukan di Indonesia.

"Ya jadi ada dua situasi korupsi bisa dihukum mati di satu sisi juga ada upaya mengevaluasi apakah hukuman pada kejahatan korupsi itu bisa memberikan dampak jera terkait dgn upaya pencegahan korupsi," tambahnya.

Baca juga: Soal Hukuman Mati untuk Koruptor, Begini Pendapat Ganjar

Walau sudah diberlakukan sistem OTT, ia mengatakan hal ini belum membuat para tersangka korupsi jera, karena jenis korupsi yang sering dilakukan adalah berupa penyuapan.

Lalu, terkait dengan para calon anggota partai yang sebelumnya terlibat kasus korupsi, ia mengembalikan kepada parpol yang bersangkutan.

"Nah kembali lagi kepada partai politik apakah partai pokitk mau mencalonkan calon calon kepala daerah mantan terpidana korupsi. Begitu juga masyarakat, mau tidak memilih mantan mantan terpidana korupsi," pungkasnya.
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Daffa Maududy Fitranaarda
Category
Nasional

Berita Terkait: