Pantau Flash
Polisi Siapkan Skenario One Way-Contraflow Antisipasi Libur Panjang
Total Kasus Positif COVID-19 di Indonesia Mencapai 392.934 per 26 Oktober
Presiden Jokowi Minta Pengadaan Vaksin COVID-19 Tidak Tergesa-gesa
Ada Rencana Aksi Demo saat Libur Panjang 28-30 Oktober 2020
BPPTKG: Waktu Erupsi Gunung Merapi Semakin Dekat

Pakar Hukum Pidana: RKUHP Boleh Ditunda, tapi...

Pakar Hukum Pidana: RKUHP Boleh Ditunda, tapi... Pakar hukum pidana Muladi (Foto: Antara)

Pantau.com - Pakar hukum pidana, Muladi menegaskan bahwa ke depan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus tetap disahkan. Meski saat ini RKUHP diminta untuk ditunda.

"Pokoknya jangan sampai gagal. Ditunda boleh, tetapi kalau gagal berarti kita cinta pada penjajahan," ujar Muladi dalam temu pers terkait RKUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jumat (20/9/2019).

Baca Juga: Pasal-pasal Kontroversial RUU KUHP, Penghina Presiden Bisa Dibui 3,5 Tahun!

Mulayadi yang diketahui turut juga dalam penyusunan RKUHP itu mengatakan, telah mempertimbangkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia, serta asas-asas hukum umum dan adat sebagai pengujinya (testing stone).

Dalam hal ini, mencakup filosofi, kriminalisasi perbuatan-perbuatan dipidana, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, dan sanksi pidana.

Muladi mengatakan, bahwa hal yang baru di antaranya adalah perluasan pidana kesusilaan, perzinahan, pencabulan, dan pemerkosaan.

Guru Besar Universitas Diponegoro itu menambahkan kalau RKUHP juga telah mengembangkan suatu alternatif pidana kurungan penjara. Sehingga tidak benar jika dikatakan kalau RKUHP akan memenjarakan jutaan orang.

Baca Juga: Jokowi: Pengesahan RUU KUHP Agar Ditunda

"Tidak semuanya itu dipenjara, nanti bisa-bisa penjara penuh. (Pidana) yang lima tahun ke bawah itu bisa diganti dengan denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial, tapi nanti hakim yang memutuskan," tutur Muladi.

Untuk itu, ia mengklaim RKUHP justru akan mengurangi kapasitas berlebih di Penjara. Ia juga mengaku telah mengkaji semua masukan dari masyarakat, meski tidak semuanya dimasukkan 100 persen.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: