Pantau Flash
Penerima Vaksin COVID-19 Dosis Pertama Capai 23 Juta Orang di Indonesia
84,3 Persen Masyarakat Ingin Presiden Tetap Dipilih Rakyat, Bukan MPR
Survei SMRC: 52,9 Persen Warga Indonesia Tolak Jokowi Maju Lagi dalam Pilpres 2024
COVID-19 RI 20 Juni: Kasus Harian Melonjak 13.737 dengan Kasus Kematian 371 Orang
Indonesia Kembali Terima 10 Juta Bahan Baku Vaksin COVID-19 Sinovac

Pakar Hukum Tegaskan Wewenang Penyadapan Wajib Dimiliki Penyidik

Pakar Hukum Tegaskan Wewenang Penyadapan Wajib Dimiliki Penyidik Ilustrasi penyadapan. (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Pujiyono mengatakan kewenangan penyadapan penting dimiliki oleh penyidik.

"Tujuannya untuk mengurai kasus-kasus yang membutuhkan pembuktian yang lebih dalam," katanya di Solo, Jawa Tengah.

Baca juga: Dewas KPK Tunda Putusan Kasus Etik Firli Bahuri karena COVID-19

Ia mengatakan kewenangan penyadapan sudah banyak dimiliki oleh lembaga penyidik di berbagai negara maju. Menurut dia, salah satu pertimbangan dari kewenangan penyadapan ini adalah karena pelaku kejahatan berusaha mendahului kemampuan aparat penegak hukum.

"Terutama untuk kejahatan kerah putih, seperti korupsi, jaringan narkotika dan semacamnya," kata Guru Besar Ilmu Hukum UNS tersebut.

Apalagi, kata dia, selama ini sering terjadi pelaku kejahatan lolos dari hukum karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Sementara itu, menurut dia, kewenangan penyadapan bagi penyidik, termasuk kejaksaan telah diakui di beberapa peraturan yang lain, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Di situ menyebutkan bahwa penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang," katanya.

Baca juga: Akademisi: Firli Harus Diberhentikan dari Ketua KPK Jika Langgar Kode Etik

Meski demikian, menurut dia,, selama ini kewenangan tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, batasannya harus diatur.

"Salah satunya, penyadapan dapat dilakukan oleh penyidik dengan perintah tertulis atasan setelah mendapat surat izin dari pengadilan," katanya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: