Pantau Flash
Ahok Kandidat Pemimpin Nusantara
4 Pengeroyok yang Tewaskan Anggota TNI Ditangkap, Penusuknya Masih Buron
DPD Apresiasi MK Buka Peluang Presidential Threshold Jadi 0 Persen
BMW X3 Facelift Meluncur 20 Januari 2022
Orang Kepercayaan Mantan Kepala BP Migas Divonis 4 Tahun Penjara

Pakar Nilai Pasal Santet di RUU KUHP Perlu Dikaji Ulang

Pakar Nilai Pasal Santet di RUU KUHP Perlu Dikaji Ulang Ilustrasi. (Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Pakar hukum Unissula Semarang Jawade Hafidz menilai pasal santet dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) perlu dikaji ulang karena sangat subjektif, bahkan obscure (tidak jelas).

"Rumusan Pasal 252 RUU KUHP sangat subjektif, obscure​​​​​," kata dosen Fakultas Hukum Unissula Jawade Hafidz kepada Antara di Semarang, Rabu (23/6/2021).

Di dalam Pasal 252 Ayat (1) disebutkan setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp200 juta).

Baca juga: Draft RKUHP: Hina Presiden dan Wapres di Medsos Diancam 4,5 Tahun Bui

Jika setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (vide Ayat 2).

Selanjutnya, disebutkan dalam penjelasan Pasal 252 RUU KUHP bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic), yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya.

Dijelaskan pula bahwa ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Baca juga: Yasonna soal Pasal Penghinaan Presiden di RKHUP: Penegas Batas Masyarakat Beradab

Jawade Hafidz menegaskan bahwa pasal tersebut subjektif dan obscure karena tafsirannya sangat bergantung pada cara pandang masing-masing. Menyinggung soal pembuktian terhadap pelanggar pasal santet, dia mengutarakan bahwa hingga sekarang belum ada alat ukur untuk bisa membuktikan praktik-praktik semacam itu.

Ia lantas menyebutkan ketentuan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang lima alat bukti yang menjadi dasar untuk membuktikan perbuatan seseorang melakukan tindak pidana masih sumir dan debatable (belum pasti).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184 Ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: