Pantau Flash
Penerbangan Menggunakan AirAsia ke dan dari Wuhan Dibatalkan
Jokowi: Pengiriman Logistik Terganggu Akibat Korona
Industri Hotel Tak Kenakan Biaya Pembatalan bagi Wisatawan China
PBSI Batal Kirim Pemain ke China Masters 2020 Dibayangi Virus Korona
Kemenlu: Belum Ada WNI di China Terjangkit Virus Korona

Panja RUU KPK Belum Sepakat dengan DIM Pemerintah Soal Dewan Pengawas

Panja RUU KPK Belum Sepakat dengan DIM Pemerintah Soal Dewan Pengawas Ilustrasi DPR (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK Arsul Sani mengatakan, berdasarkan diskusi antara fraksi-fraksi di dalam Panja, banyak yang belum setuju terkait Dewan Pengawas KPK dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah.

"Catatan yang ada dalam DIM pemerintah, DPR sepakat kecuali terkait Dewan Pengawas. Itu bukan hasil rapat ya, namun observasi saya dari diskusi dengan fraksi-fraksi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Baca Juga: KPK Akan Kirim Surat ke DPR Soal Pembahasan Usulan Revisi UU KPK

Namun, Arsul enggan menjelaskan apa yang menjadi keberatan DPR atas usulan pemerintah terkait Dewan Pengawas KPK.

Menurut Arsul, DPR tidak keberatan terkait DIM yang diajukan pemerintah dalam RUU KPK namun perlu ada pembahasan mendalam.

"Tetapi secara prinsip tidak keberatan, dan tentu di sana sini ada pembahasan terhadap substansinya. Karena kalau prinsip itu menyangkut politik hukum," ungkapnya.

Adapun ia mencontohkan DPR tidak masalah terhadap DIM pemerintah mengenai rentang waktu penyadapan dan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menjadi dua tahun.

Berdasarkan draf RUU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR RI disebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon yang diusulkan Presiden.

Baca Juga: Ini Kata Alexander Marwata Soal Kebijakan Jokowi Terkait Revisi UU KPK

Sementara itu, Presiden Jokowi memiliki pandangan berbeda terkait Dewan Pengawas KPK, nantinya dijaring oleh panitia seleksi dan diangkat oleh Presiden.

Menurut Presiden, anggota Dewan Pengawas KPK diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: