Pantau Grafis: Mengapa Undang-Undang MD3 Menjadi Polemik?

Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com – Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) yang baru saja disahkan mengundang polemik. Dalam UU itu, DPR mendapatkan tiga kuasa tambahan, yakni pemanggilan paksa dalam rapat DPR, imunitas, dan antikritik.


Hal ini menjadi sorotan berbagai kalangan. DPR dinilai akan semakin superior dan ‘tidak tersentuh’. Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengaku kecewa dengan putusan tersebut. Menurutnya, sikap DPR masih belum layak untuk memperkuat dirinya sendiri dari kritik dan wewenang aparat hukum.


“Disaat yang sama, pencapaian DPR selama dua tahun terakhir belum maksimal. DPR melahirkan pasal semacam ini, sangat disayangkan,” ujar Rian.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Adryan N