Pantau Flash
TransJakarta Uji Coba Bus Listrik Rute Balai Kota-Blok M
Pencairan Gaji ke-13 PNS Masih 'Mengambang'
Tinjau Penanganan COVID-19, Doni hingga Menkes Terawan Sambangi Papua Barat
Komnas Anak Layangkan Panggilan ke-2 pada Lembaga Pimpinan Anies Baswedan
KPK Setor Rp500 Juta dari Perkara Kabid Pembangunan Jalan Muara Enim

Pantau Sejarah: Kala Indonesia Hanya Diakui Sebatas Jawa, Sumatera, dan Madura

Headline
Pantau Sejarah: Kala Indonesia Hanya Diakui Sebatas Jawa, Sumatera, dan Madura Perjanjian Linggarjati (Foto: Istimewa)

Pantau.com - 72 tahun yang lalu, atau tepatnya 15 November 1946 Indonesia dan Belanda menyepakati suatu perjanjian di di Istana Merdeka, Jakarta. Perjanjian yang kelak dikenal dengan sebutan Perjanjian Linggarjati itu melahirkan kesepakatan status kemerdekaan Indonesia. 

Perjanjian Linggarjati diadakan pada tanggal 11-13 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat.

Perjanjian itu bermula dari masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia. Hal itu dipicu karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia usai kalah di perang dunia kedua. Berbagai konflik pun terjadi di Indonesia, dengan Belanda.

Seperti pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Inggris yang juga dianggap bertanggung jawab atas kejadian pasca kemerdekaan Indonesia, menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia.

Baca juga: Pantau Sejarah: Mengingat Runtuhnya Tembok Berlin 29 Tahun Lalu

Oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, Diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Pulau Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura.

Perundingan Linggarjati pun menyepakati 17 pasal, di antaranya Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura; Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949; Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS; Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

Perjanjian Linggarjati. (Foto: Istimewa)

Isi perjanjian itu pun mendapat pertentangan dari berbagai pihak, misalnya dari partain politik yang saat itu telah hadir di Indonesia. Contohnya Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata.

Partai-partai tersebut beranggapaan perjanjian tersebut merugikan posisi Indonesia. Pemerintahan Indonesia dianggap lemah untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, yang bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.

Pada akhirnya, Belanda mengkhianati perjanjian tersebut. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah Agresi Militer Belanda I.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia