Pantau Flash
Persib Bandung Perpanjang Kontrak Omid Nazari Satu Musim
Hafiz/Gloria Rebut Tiket Final Thailand Masters 2020
43 Narapidana Terima Remisi Imlek pada Tahun 2020
Trump Naikkan Tarif Produk Turunan Baja dan Alumunium Beberapa Negara
Winger Chelsea Gabung Inter Milan dengan Status Pinjaman

Pasal-pasal Kontroversial RUU KUHP, Penghina Presiden Bisa Dibui 3,5 Tahun!

Headline
Pasal-pasal Kontroversial RUU KUHP, Penghina Presiden Bisa Dibui 3,5 Tahun! Ilustrasi penegakan hukum (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Polemik soal kontroversi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus menyeruak. Berbagai penolakan disuarakan berbagai pihak karena menilai pasal-pasal yang terkandung di dalamnya berlebihan dan tidak tepat.

Ambil contoh tentang Pasal 218 dan 219 tentang Penghinaan terhadap Presiden atau kepala pemerintahan. 

Dalam Pasal 218 mengatakan setiap orang yang dianggap 'menyerang kehormatan' presiden dan wakil presiden bisa dipidana maksimal 3,5 tahun atau denda Rp150 juta. 

Baca juga: Jokowi: Pengesahan RUU KUHP Agar Ditunda

Sedangkan Pasal 219 menyebut setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang dianggap menyerang kehormatan dan martabat presiden dan wakil presiden di depan publik, terancam hukuman paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori IV, yakni maksimal Rp150 juta.

Sontak pasal-pasal itu disebut bisa mengancam kebebasan demokrasi. Berbagai elemen masyarakat mengatakan jika pasal itu bak kembali ke zaman kolonial.

Selain pasal yang disebutkan di atas, ada lagi beberapa yang memantik reaksi dan menuai sorotan masyarakat. Apa saja itu?

1. Pasal Aborsi

Larangan aborsi diatur dalam Pasal 251, 470, 471, dan 472 RKUHP. Disebutkan, pemberi atau peminta obat penggugur kandungan, orang yang menunjukkan alat menggugurkan kandungan, orang yang mengugurkan kandungan dan orang membantunya dapat dijerat pidana dengan pasal ini.

Prinsipnya, semua bentuk aborsi adalah bentuk pidana dan pelaku yang terlibat dipenjara. Namun RUU KUHP memberikan pengecualian bagi korban perkosaan, termasuk tenaga medisnya tidak dipidana.


2. Persetubuhan di Luar Pernikahan Dipidana

Pasal 417 ayat 1 berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

Pernyataan 'bukan suami atau istrinya' juga turut dijelaskan dalam pasal itu, yakni: 

1. Laki‑laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki yang bukan suaminya;

3. Laki‑laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

4. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki, padahal diketahui bahwa laki‑laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.


3. Pasal Pencabulan Sesama Jenis

Makna Pasal Pencabulan juga diperluas. Draf itu menyebutkan pencabulan sesama jenis, sepanjang dilakukan di depan umum bisa dikenakan pidana.

Pasal 421 berbunyi:

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

2. Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Baca juga: DPR Sepakat Pasal 418 Dihapuskan Dari RUU KUHP

4. Pasal Kecerobohan Memelihara Hewan

Berhati-hatilah jika memiliki hewan peliharaan. Karena di dalam RKUHP ini disebutkan jika siapapun membiarkan hewan peliharaannya menyerang orang lain, maka akan dikenakan pidana.

Pasal 340 RKUHP berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (denda maksimal Rp 10 juta-red), setiap orang yang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan.

Selain hal di atas, pemilik hewan juga akan dikenai 6 bulan penjara, apabila:

1. menghasut hewan sehingga membahayakan orang;

2. menghasut hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta atau gerobak atau yang dibebani barang;

3. tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya; atau

4. memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.


5. Gelandangan Didenda Rp1 Juta

Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengancam hukuman denda bagi gelandangan. Aturan ini dimuat pada Pasal 432 tentang penggelandangan pada draf RKUHP 28 Agustus 2019.

"Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I," demikian bunyi pasal 432 RKUHP Buku II.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: