Pantau Flash
Paspor WNI Eks ISIS Akan Diblokir Pemerintah
Bappenas Sebut Ekonomi Indonesia 2021 Tergantung Donald Trump
Dua dari Tiga Pasien yang Dirawat RSHS Bandung Dinyatakan Negatif Korona
Menlu Retno Hadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB
Omnibus Law Diklaim Kurangi Tumpang Tindih Aturan di Sektor Pertambangan

Pasal Penghinaan Presiden Jadi Kontroversi, DPR: Tergantung Presidennya

Headline
Pasal Penghinaan Presiden Jadi Kontroversi, DPR: Tergantung Presidennya Presiden Jokowi saat jumpa pers (Foto: Antara/Arif Firmansyah)

Pantau.com - DPR RI rencananya pada 24 September 2019 mendatang akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dalam rapat paripurna. Sejumlah pasal masih dianggap menjadi kontroversi salah satunya terkait dengan pasal penghinaan presiden

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, mengatakan pihaknya sampai saat ini masih terus memikirkan dan membahas perihal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Menurutnhya saat ini yang menjadi dilema membedakan arti kata penghinaan dengan kritik.

"Makanya nanti dalam soal penghinaan presiden akan dibuat bentuk-bentuk penghinaan seperti apa jangan kabur. Nanti kalau ada kritik, media mengkritik dianggap menghina presiden, atau warga negara mengkritik dianggap menghina presiden," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Baca Juga: PPP Sepakati Penghinaan Presiden Bakal Jadi Delik Aduan

"Makanya kita sedang pikir mau ditaruh di batang tubuh atau penjelasan. Jadi bentuk-bentuk penghinaan, walaupun agak repot juga, karena tipis sekali antara penghinaan dengan kritik," sambungnya.

Ia kemudian mencontohkan kasus penghinaan terhadap presiden yang terjadi pada 2009 silam. Saat itu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihina disamakan dengan seekor kerbau. Menurut Nasir kasus tersebut adalah contoh daripada penghinaan.

Nasir menambahkan, bahwa pasal penghinaan presiden ini tergatung dengan kepada martabat pribadi. 

"Tapi ini delik aduan kemudian harus ditulis, gak boleh lisan. Jadi laporin tertulis dan ini sangat tergantung karakter presiden, kalau kupingnya tipis sumbunya pendek hatinya sempit ya dia. Tapi dia akan dilihat kedewasaannya kenegarawanannya, maka kita lihat nanti," ungkapnya.

Untuk itu, ia dan pihaknya nanti akan mengkaji lagi di waktu tersisa ini terkait dengan pasal penghinaan Presiden agar tidak menjadi pasal karet.

Baca Juga: Demokrat Soal Pasal Penghinaan Kepala Negara: 'Talk to The Hand, Mr President!'

"Apakah sudah diatur dalam peraturan per UU lain atau belum. Sehingga tidak subjektifnya APH. Penegak hukum bilang ini penghinaan, ini pasalnya" tandasnya.

Untuk diketahui, pasal penghinaan presiden terdapat dalam RUU KUHP yakni ada di Bab II tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal yang mengatur adalah pasal 218,219, dan pasal 220.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: