Pantau – Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua merupakan pekerjaan rumah turun temurun Panglima TNI.

Hal ini, lanjutnya, juga merupakan pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan, jika nantinya Laksamana Yudo Margono terpilih menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

“Ini sebenarnya bukan hanya tantangan yang dihadapi Pak Yudo, ini tantangan para Panglima TNI dari masa ke masa,” ujar Fahmi, Rabu (30/11/2022).

Menurut Fahmi, persoalan pelanggaran HAM yang diduga masih dilakukan para prajurit TNI di Papua muncul karena beberapa faktor.

Pertama, budaya di internal TNI yang telah mengakar puluhan tahun bahkan sejak Presiden Soeharto berkuasa. Apalagi, menurut Fahmi, TNI merupakan alat politik pada pemerintah Orde Baru yang mendapatkan banyak kekuasaan, dan impunitas hukum.

“Masih ada perasaan arogansi, kemudian masih ada rasa dikalangan prajurit berada di atas hukum karena sekian puluh tahun, katakanlah, jadi warga negara istimewa,” tutur dia.

Faktor kedua, lanjut Fahmi, kultur kekerasan di internal TNI tidak bisa dihapuskan sepenuhnya. Sebab, tentara memang menjadi alat kekerasan yang dipakai oleh negara. Hal ini yang dilihatnya sebagai visi dan misi Panglima TNI saat ini, Jenderal Andika Perkasa.

“Prioritas beliau adalah pendisiplinan, membangun kesadaran, dan kepatuhan pada hukum di kalangan prajurit,” sebutnya.

Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah pandangan masyarakat yang menganggap prajurit TNI adalah sosok yang superior. Fahmi berharap pandangan itu harus ditinggalkan, agar prajurit TNI tak melulu bersikap arogan.

Ia menganggap, jika prajurit TNI bisa mematuhi hukum, maka secara otomatis pelanggaran HAM di Papua juga bakal mengalami penurunan.

“Dan kesadaran pada hukum di kalangan prajurit, ini hal yang penting, soal pelanggaran HAM akan menyesuaikan,” tutupnya.