Pantau Flash
Anies Baswedan Perpanjang Tanggap Darurat Jakarta hingga 19 April
Positif COVID-19 Meningkat, 1.155 Kasus, 102 Meninggal, dan 59 Sembuh
Cegah Penyebaran Virus Korona, Menag Imbau Masyarakat Tidak Mudik
Seorang Dokter Positif Tertular Virus Korona dari Klaster Bima Arya
Presiden Prancis Ingatkan Italia Waspada Bantuan China dan Rusia

Pembatasan Jaringan Telekomunikasi di Papua Bukan Solusi Redam Kericuhan

Pembatasan Jaringan Telekomunikasi di Papua Bukan Solusi Redam Kericuhan Pantauan udara di kota Jayapura (Foto: Antara/Dian Kandipi)

Pantau.com - Pengamat politik Rifqi Rachman menilai pembatasan akses jaringan telekomunikasi di Papua bukanlah solusi untuk menekan terjadinya eskalasi kericuhan di ujung timur Indonesia itu.

"Menkominfo harus segera membenahi ini untuk setidaknya mengembalikan jargon Revolusi Industri 4.0 ke dalam jalur yang konstruktif," kata peneliti bidang politik The Indonesian Institute itu di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Pemblokiran Internet Papua, Wiranto: Saya Tak Ragu Terus 'Lemotkan' Medsos

Dia mengatakan upaya pemerintah merespon pergerakan di Papua dengan memutus jaringan atau akses telekomunikasi dan informasi menimbulkan pertanyaan besar.

Alasannya, kata dia, tindakan itu diambil dalam gembar-gembor Revousi Industri 4.0 yang mengedepankan teknologi, data, informasi serta digitalisasi sebagai rujukan pengambilan keputusan.

"Di mana posisi kemajuan 4.0 ini? Saat pengambilan keputusan terhadap kondisi suatu konflik malah bernuansa otoritarian, menyempitkan bahkan menghilangkan opsi informasi serta menunggalkan kebenaran sementara pemerintah adalah aktor yang memiliki akses pada sumber daya tersebut," katanya.

Jika tindakan itu terus dilanjutkan, kata dia, maka saudara di Papua akan melihat Revolusi Industri 4.0 sebagai sebuah proses transisi yang membuat pemerintahan Indonesia yang reaksioner menjadi lebih dominan karena kuasa, otoritas dan kedekatannya pada sumber daya.

Baca juga: Wiranto Bantah Enam Warga Sipil Tewas Tertembak dalam Demo di Papua

Untuk itu, dia berharap agar tidak ada pembatasan telekomunikasi di Papua karena pada dasarnya mendapatkan informasi merupakan hak asasi sehingga seseorang dapat berdikari menentukan tindakan dalam hidupnya dari informasi yang didapat.

Rifqi juga mendorong agar pemerintah memberikan akses peliputan konflik di Papua untuk para jurnalis. Mencorongkan sumber informasi hanya kepada versi pemerintah hanya akan memperkuat citra otoritarianisme dalam pemerintahan.

Dia juga mendorong agar oknum aparat maupun yang terlibat dalam pemicu tindakan rasisme ditindak dengan tegas

"Perlu juga memberikan edukasi pada aparat agar bisa terhindari dari tindakan serupa di kemudian hari," katanya.


Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: