Pantau.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan memberikan tanggapan atas aksi mogok pembuat tahu tempe pelaku UMKM buntut mahalnya harga kedelai sejak awal tahun ini.
Menurutnya, kenaikan harga kedelai ini adalah masalah klasik namun tidak sulit untuk diselesaikan oleh Pemerintah RI secepatnya.
Syarief Hasan menilai, persoalan ini lantaran tahu dan tempe adalah salah satu makanan terbanyak dikonsumsi karena bergizi tinggi, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat banyak.
"Aksi mogok karena kenaikan harga bahan baku berbuntut pada masyarakat yang menjadi konsumen tahu tempe sehingga pemerintah harus hadir menjembatani persoalan ini," kata Syarief.
Baca juga: Syarief: Era Reformasi Adalah Lompatan Demokrasi RI Menuju Kesempurnaan
Harga kedelai yang merupakan bahan baku tahu dan tempe melonjak tajam dari Rp7.200 menjadi Rp9.200 per kilogram.
"Kenaikan ini harus diintervensi oleh Pemerintah sehingga para perajin tahu tempe UMKM dapat tetap berproduksi dengan harga yang stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi konsumen tahu tempe," ujar Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan penyebab utama masalah klasik ini yakni belum tercapainya swasembada pangan. Namun masalah yang penting lain adalah menjaga harga stabil dan bagaimana Pemerintah dapat menjaga supply dan demand kedelai sekalipun masih tergantung pada impor.
"Saat ini Pemerintah harus membuka keran impor kedelai harus dibuka dan diberikan kepada koperasi-koperasi,asosiasi tempe dan tahu bukan hanya kepada pedagang besar yang menguasai pasar," katanya.
Baca juga: Bamsoet: Diperlukan Pengembangan Ekonomi Digital
Berdasarkan data yang dipublikasi Kompas pada Selasa, (5/1/2021), kebutuhan kedelai di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 2,8 juta ton. Alokasinya, 70 persen untuk tempe, 20 persen untuk tahu, dan sisanya untuk bahan kecap. Untuk memenuhi kebutuhan kedelai itu, Indonesia harus impor hingga 2,5 juta ton yang sebagian besar dari Amerika Serikat dan Kanada.
Menurut Syarief, Kementan harusnya kembali menggiatkan program swasembada pangan, khususnya pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Apabila kita swasembada pangan maka kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor yang menjadi salah satu penyebab naik turunnya harga pangan, seperti kedelai," ucap Syarief.
Ia pun mendorong Pemerintah untuk segera membuat rencana strategis tersebut. "Pemerintah harus membuat pemetaan berapa ratus hektar lahan pembibitan dan penanaman kedelai sesuai jumlah kebutuhan pasar, hingga aspek-aspek teknis lainnya sehingga persoalan kedelai yang menjadi bahan baku utama tahu tempe tidak muncul kembali dan tidak meresahkan masyarakat dan para pelaku usaha UMKM," pungkasnya.
rn- Penulis :
- Adryan N
