Pantau.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pemerintah daerah harus melakukan kolaborasi pentahelix dalam menangani COVID-19.
"Harus melakukan kolaborasi pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi atau pakar, dunia usaha, komunitas atau masyarakat, dan media," kata Doni dalam jumpa pers yang disiarkan secara langsung melalui akun Youtube BNPB Indonesia dari Jakarta, Senin.
Baca juga: Bertambah 17, Pasien Positif Korona di Indonesia Jadi 134 Orang
Doni mengatakan penanganan COVID-19 oleh pemerintah daerah juga harus ada pelibatan pemerintahan di bawah, yaitu hingga tingkat desa/kelurahan termasuk perangkat-perangkatnya seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan RT/RW.
Selain itu, pemerintah daerah sebelum membuat keputusan terkait dengan penanganan COVID-19 diharapkan membentuk gugus tugas daerah terlebih dahulu dan sifatnya segera. "Kebijakan dan tindakan penanganan COVID-19 harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi," tuturnya.
Selain itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan antardaerah, dan kepentingan nasional.
Baca juga: Kata Kak Seto, Sekolah Diliburkan Imbas Korona Jangan Dipukul Rata
Doni mengatakan hal yang dia sampaikan itu merupakan tindak lanjut dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang disampaikan Minggu (15/3) di Istana Bogor, Jawa Barat dan Senin tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan COVID-19.
Selain hal-hal tersebut, kebijakan daerah terkait dengan COVID-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Penulis :
- Widji Ananta
