Pantau Flash
Megawati Akan Umumkan Langsung 50 Pasangan Bakal Cakada 19 Februari 2020
RUU Cipta Kerja Belum Final, Menaker: Ruang Dialog Selalu Terbuka
Menkeu Ancam Akan Tarik Injeksi Modal Rp13 Triliun BPJS Kesehatan
Simeone: Liverpool Bakal Cetak Sejarah
PSSI Bakal ke Bali Pastikan Kesiapan Venue Piala Dunia

Pemerintah Diharapkan Segera Tetapkan Pusat Ibu Kota Baru di Kaltim

Pemerintah Diharapkan Segera Tetapkan Pusat Ibu Kota Baru di Kaltim Ilustrasi Kalimantan (Foto: Antara)

Pantau.com - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap pemerintah pusat segera menentukan lokasi pusat ibu kota negara Indonesia yang rencananya akan dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur.

"Kami berharap lokasi pusat pemerintahan di ibu kota baru secepatnya ditetapkan pemerintah pusat," ujar Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam ketika ditemui, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Menteri Basuki: Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru Diumumkan Desember

Lokasi pemindahan ibu kota negara Indonesia telah ditetapkan Presiden Joko Widodo di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Namun hingga kini pemerintah pusat belum menetapkan atau menentukan lokasi pusat ibu kota negara Indonesia di lokasi yang baru tersebut.

"Gambaran secara umum ibu kota negara yang baru sudah ada, tetapi belum ditetapkan atau ditentukan letaknya titik pusat pemerintahannya," ucap Hamdam.

Jika lokasi pusat ibu kota negara tersebut sudah ditetapkan lanjut Wabup, tentu akan memudahkan untuk melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat.

Baca juga: Infrastruktur Transportasi Ibu Kota Baru Diharapkan Perhatikan Lingkungan

Dengan penetapan lokasi pusat pemerintahan di ibu kota baru itu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga bisa merancang program-program yang tidak tumpang tindih dengan rencana program pemerintah pusat.

"Penetapan lokasi pusat ibu kota negara baru dapat memudahkan pendekatan sosial ke masyarakat, termasuk dukungan program pemerintah kabupaten yang tidak masuk dalam kewenangan pemerintah pusat," kata Hamdam.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tegas Hamdam, harus segera mendapatkan informasi kebijakan penetapan lokasi pusat ibu kota negara Indonesia yang baru karena berkaitan dengan penggunaan ruang wilayah.

Bahkan pemerintah kabupaten menurut Hamdam, juga harus secepatnya menyelesaikan penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan pemindahan ibu kota negara tersebut yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

"Harus ada penyesuaian rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang untuk melanjutkan program yang tertuang dalam APBD kabupaten dengan dipindahkannya ibu kota negara," jelasnya.


Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - TIH
Category
Nasional

Berita Terkait: