Pemprov DKI Ngaku Heran Bisa Kecolongan terkait Izin Peredaran Miras di Holywings

Headline
Satpol PP berjaga saat melakukan penyegelan outlet Holywings di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di Ibu Kota usai pencabutan izin usahanya karena adanya temuan beberapa outlet yang belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

Pantau – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku heran dengan peredaran minuman beralkohol di seluruh gerai (outlet) kelompok usaha Bar dan Restoran Holywings yang ada di Jakarta.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Rabu, selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum pernah mengeluarkan verifikasi bentuk usaha Holywings sebagai rekomendasi untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem “Online Single Submission” (OSS).

Dari BKPM ini nanti diterbitkan Surat Keterangan Pengecer (SKP) untuk penjualan minuman beralkohol tanpa konsumsi di tempat. Penjualan minuman beralkohol dan minum di tempat pelaku usaha wajib memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL).

“Memang benar untuk izin SKP dan SKPL prosedurnya harus lewat verifikasi Dinas PPKUKM, semua izin Holywings ini entah seperti apa pihak mereka memainkan sistem sehingga tidak lewat di kami tetapi terbit izinnya,” ujar Ratu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Izin usaha Holywings di Jakarta telah dicabut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (PMPTSP), Benni Aguscandra mengatakan, izin yang dicabut dari Holywings, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF) dan pengelolaan limbah.

Sementara untuk izin SKP dan SKPL, pihaknya telah menyurati BKPM terkait kasus yang menimpa Holywings untuk segera ditindaklanjuti.

“Semua izin yang DPMPTSP terbitkan dicabut, yaitu IMB, SLF, limbah, sementara yang OSS menunggu dari BKPM,” kata Benni.

Anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Nur Afni Sajim mengingatkan Pemprov DKI meski izin melalui OSS merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun tidak dapat menjadi alasan minimnya pengawasan dari Pemprov DKI.

“Akhirnya lepas tanggung jawabnya, pembinaan itu harus dibuat,” kata Afni.

Rapat bersama manajemen Holywings di Komisi B DPRD DKI Jakarta hari ini terpaksa diskors lantaran masih banyak hal yang belum terjawab, khususnya terkait perizinan.

Karena itu, Komisi B DPRD DKI akan menjadwalkan lagi rapat bersama Holywings dan dinas-dinas terkait.

Dalam rapat berikutnya, Komisi B juga akan meminta penjelasan dari seluruh wali kota yang memberikan izin wilayah kepada Holywings, karena ada juga izin zonasi dalam mendirikan usaha yang turut disebutkan dalam rapat tersebut.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
M. Abdan Muflih