Pantau Flash
Di Hari Raya Idul Fitri, Kasus Positif COVID-19 Naik 3.448 dengan Total 1.731.652
Menag Yaqut: Selamat Memperingati Kenaikan Isa Almasih
Anies Apresiasi Sikap Presiden Jokowi Soal Palestina
11.281 Personel Gabungan Diturunkan Amankan Pelaksanaan Salat Ied di 2.922 Masjid di Jakarta
TPU Pondok Kelapa Tiadakan Kegiatan Ziarah hingga 16 Mei 2021

Pengamat: Capim KPK dari Unsur Kepolisian Harus Buka Komitmen ke Publik

Pengamat: Capim KPK dari Unsur Kepolisian Harus Buka Komitmen ke Publik Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Pengamat hukum tata negara Hifdzil Alim mengatakan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari unsur kepolisian dan kejaksaan harus membuka komitmennya kepada publik.

"KPK merupakan lembaga yang lahir sebagai jawaban atas lambannya penegakan hukum kasus korupsi oleh kepolisian maupun kejaksaan. Jika saat ini banyak calon komisioner KPK dari unsur kepolisian dan kejaksaan, semestinya tujuannya harus lebih diperjelas lagi," kata Hifdzil dihubungi di Jakarta.

Baca juga: Dari 20 Nama 4 Anggota Polri Lolos Profile Assessment Jadi Capim KPK

Direktur HICON Law and Policy Strategies itu menambahkan, pertama calon komisioner dari dua unsur itu, jika nanti lanjut ke tahap berikutnya, harus membuka komitmen mereka ke publik.

"Misalnya, bagaimana nanti pola koordinasi yang akan diterapkan ke kepolisian/kejaksaan jika nanti memegang KPK. Apakah lembaga antirasuah itu akan diposisikan sejajar atau ordinat utama, mengingat KPK punya wewenang supervisi," jelas dia.

Kedua, tambahnya para calon komisioner dari unsur kepolisian/kejaksaan mesti menegaskan bahwa apabila berlanjut menjadi komisioner KPK maka harus menegaskan bahwa mereka bekerja untuk KPK tidak lagi dibawah kepolisian/kejaksaan.

"Mereka harus menyatakan 'bos lembaga' mereka adalah KPK, bukan kepolisian/kejaksaan," ujarnya.

Baca juga: Komisi III Minta Pansel Capim KPK Setor 10 Nama di Akhir Agustus

Sementara itu terkait personal calon komisioner KPK, menurutnya yang perlu diperhatikan oleh pansel adalah personal yang tidak tersandera, baik oleh kasus tertentu, kepentingan politik, maupun sindikat bisnis.

Selain itu seleksi terhadap 20 capim KPK yang ada saat ini, harus dilakukan dengan mengecek rekam jejak para calon, apakah tegas dalam menindak kasus yang melibatkan institusinya atau tidak. Hal ini untuk memastikan para capim KPK terpilih memiliki taji apabila mengusut kasus korupsi yang berkaitan dengan institusi lamanya.


Tim Pantau
Editor
Gilang K. Candra Respaty
Penulis
Kontributor - TIH

Berita Terkait: