Pantau Flash
Dilaporkan Lakukan Penganiayaan, Habib Bahar Kembali Jadi Tersangka
Presiden Jokowi Didampingi Mentan Syahrul Tinjau Food Estate di Humbahas
Ada 3.520 Kasus Baru, Positif COVID-19 di RI Capai 396.454 per 27 Oktober
Ledakan Dahsyat Madrasah di Pakistan Tewaskan 7 Orang
Tiga Petinggi Sunda Empire Divonis Dua Tahun Bui

Pengamat: Jika Tolak Pimpinan Baru, Pegawai KPK Sama Saja Berpolitik

Pengamat: Jika Tolak Pimpinan Baru, Pegawai KPK Sama Saja Berpolitik Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bermain politik jika menolak kehadiran lima pimpinan KPK yang baru.

"Kalau mereka menolak pimpinan baru KPK, mereka menjadi berpolitik," ujar Emrus di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Jokowi Diminta untuk Segera Melantik 5 Pimpinan Baru KPK

Menurut dia, pegawai KPK tidak memiliki hak untuk menyatakan menolak atau menerima pimpinan yang baru. Mereka, kata Emrus, hanya perlu melaksanakan tugas sesuai undang-undang.

Sehingga, siapapun pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dipilih oleh DPR, para pegawai KPK harus patuh dan tunduk terhadap pilihan tersebut.

"Menurut saya pegawai KPK tugasnya bukan pro dan kontra terhadap pemberantasan korupsi, tetapi tugas mereka menjalankan undang-undang. Yang bagus itu pegawai KPK ada di posisi independen dan netral berbasis kepada undang-undang positif," kata dia.

Baca juga: Infografis Perilaku Masyarakat Indonesia Makin Anti Korupsi

Lebih lanjut Emrus mengatakan apabila pegawai KPK menilai ada pelanggaran undang-undang yang terjadi terhadap pimpinan baru lembaga anti rasuah itu, maka sebaiknya mereka menempuh langkah-langkah hukum.

"Kan mereka lembaga hukum, mereka harus memberikan pendidikan kepada masyarakat, yaitu penegakan hukum. Kalau penyerahan mandat, penolakan, berarti tidak bedanya orang-orang yang ada disitu adalah bermain politik," ucap pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyepakati Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, setelah melakukan rapat antar-ketua kelompok fraksi di Komisi III DPR pada Jumat dini hari, 13 September 2019.

Sementara itu empat Wakil Ketua KPK adalah Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.


Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - TIH

Berita Terkait: