Pantau – Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan kesenjangan pembangunan infrstruktur jalan masih dirasakan masyarakat. Terutama infrastruktur jalan banyak yang belum tersentuh dan berbanding terbalik dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat.

“Sejumlah jalan rusak di daerah seakan seakan sulit tersentuh anggaran pembangunan dari pusat,” kata Djoko saat dikonfirmasi pantau.com, di Jakarta, Senin (22/5/2023).

Djoko menjelaskan saat ini masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua terus menggenjot pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol. Pembangunan infrasruktur yang merata dapat menjadi penggerak ekonomi suatu negara.

“Tetapi faktanya di republik ini kesenjangan infrastrukturnya masih jauh. Di tengah gencarnya pembangunan jalan tol Trans Jawa, Tran Sumatera dan lainnya,” tuturnya.

Menurut Djoko, nyatanya, ada ketimpangan antara jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi hingga jalan nasional yang jauh kata layak. Entah itu rusak atau belum diaspal, hingga kendaraan sulit untuk melintas.

“Alhasil, roda perekonomian yang harus bisa menyentuh ke dusun-dusun jelas bisa terhambat,” ucapnya.

Dikatakan Djoko, sudah ada pembagian kewenangan membangun jalan. Tanggungjawab jalan nasional berada di pemerintah pusat, jalan provinsi tanggungjawab gubernur, jalan kabupaten/kota, tanggung jawab bupati/walikota.

“Buruknya tata kelola pemerintahan turut memperparah kondisi jalan di daerah. Andai ada anggaran untuk pembangunan infrastrutur jalan, kerap anggaran itu dikorupsi oleh oknum kepala daerah. Karena anggaran terbesar dalam APBD adalah membangun infrastruktur jalan,” ucapnya.