Pantau Flash
Mantap! DKI Jakarta Catat Angka Kesembuhan Harian Covid-19 Tertinggi
Wagub DKI Jakarta Rangkul Ormas untuk Jaga Stabilitas Ibu Kota, Sebut Bentuk Kolaborasi dengan Pemerintah
Pemerintah Turunkan Harga PCR Rp275 Ribu, Langsung Berlaku Mulai Hari Ini
Ribuan Ormas di Jakarta Deklarasikan Diri untuk Amankan Ibu Kota pada Pemilu 2024
Sah! Harga PCR Resmi Turun Jadi Rp275 Ribu, di Luar Jawa-Bali Rp300 Ribu

Pengamat Ungkapkan Pentingnya Peran Oposisi Guna Cegah Pemerintahan Otoriter

Pengamat Ungkapkan Pentingnya Peran Oposisi Guna Cegah Pemerintahan Otoriter Ilustrasi Bendera PKS. (Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung Harist Hijrah Wicaksana menyatakan peran oposisi sangat penting untuk mencegah pemerintahan yang otoriter.

"Pemerintahan otoriter itu tentu pemerintahan yang tidak demokratis," kata Ketua STISIP Setia Budhi Rangkasbitung Harist Hijrah Wicaksana, di Lebak, Banten, Minggu (28/3/2021).

Baca juga: Pengamat Politik UI Arbi Sanit Meninggal Dunia

Menurut dirinya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua 2019-2024 dinilai semakin kuat, karena didukung 80 persen partai koalisi. Kekuatan partai koalisi tersebut dapat dimemanfaatkan sebagai momentum, sehingga dalam mengambil keputusan di parlemen berjalan dengan baik.

Bahkan, kebijakan pemerintah nyaris tidak ada penolakan maupun gejolak di parlemen, termasuk pimpinan DPR RI.

Sebab, kekuatan partai oposisi hanya 20 persen dan tidak begitu kuat, yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Ia mengatakan lagi, kekuatan politik Jokowi tentu dikhawatirkan jika tidak dibarengi dengan oposisi dan kritikan dari beberapa elemen.

Artinya, tidak adanya kritikan dan oposisi itu tentu akan melemahkan pemerintahan. Tanpa kritik dari oposisi, pemerintah bisa saja menjalankan semaunya dalam mengeluarkan kebijakan, dan itu bisa mengarahkan pada pemerintahan otoriter.

Baca juga: Pengamat Klaim Jokowi Lebih Cepat Tangani Pandemi COVID-19

Karena itu, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang sekarang kuat di eksekutif dan legislatif sangat penting diimbangi adanya kritikan dari para aktivis maupun akademisi.

"Saya kira kritikan itu harus ada untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang dinilai nyeleneh," kata dosen Untirta Serang tersebut.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Syahrul

Berita Terkait: