Pantau Flash
Selamat! 167.653 Peserta Lolos SBMPTN 2020
Kasus Harian Positif di RI Bertambah 2.307 per 14 Agustus 2020
Lampu Lalu Lintas akan Menyala Merah di Peringatan Detik-detik Kemerdekaan
Pemerintah Anggarkan Rp356,5 Triliun Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Vaksin Korona Merah Putih Siap Digunakan pada 2022

Pengelola Mal Minta Kompensasi Akibat Banjir di Jakarta, Ini Jawaban Sekda

Pengelola Mal Minta Kompensasi Akibat Banjir di Jakarta, Ini Jawaban Sekda Mall Taman Anggrek Jakarta Barat berhenti beroperasi akibat mengalami kerusakan mesin pembangkit listrik setelah banjir di Jakarta, Sabtu (11/1/2020) (foto: Antara/devi Nindy)

Pantau.com - Sejumlah pengusaha penyewa mal meminta kompensasi berupa keringanan pajak atas banjir yang terjadi di Jakarta. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah justru balik bertanya akan bagaimana apabila tidak ada dalam APBD.

"Kompensasi bagaimana? Kalau APBD itu ada uang, ada nama nomenklatur, artinya ada angka. Bagaimana kami bisa membayar sesuatu yang tidak ada (dalam APBD)," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Ketika ditanyakan kembali mengenai kemungkinan para penyewa mal tersebut mendapat keringanan pajak menyusul tidak kunjung beroperasinya mal karena banjir yang terjadi, Saefullah mengatakan hingga kini dirinya belum menerima surat permintaan akan hal itu.

Baca juga: Sampah di Pintu Air Karet Jakpus Meningkat 6 Kali Lipat Pasca Banjir

"Belum ada suratnya. Kalau ada surat, dibaca, didiskusikan, ditanya kiri-kanan. Karena penyelenggara pemerintah kan enggak hanya satu orang. Ada kepala daerah, ada organisasi samping kepala daerah, seperti BKPP, BPK, dan lainnya, kita bisa bertanya. Bisa meminta advice dan sebagainya," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait permintaan DKI agar mengkaji keberadaan mal itu apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, Saefullah mengatakan pihaknya akan mencoba melihat dokumen-dokumen perizinan mereka.

"Kalau perizinan enggak sesuai ya kita tegakkan saja. Enggak sesuai RDTR kita tegakkan saja. Kunci awalnya tata ruang. Cocok enggak tata ruangnya. Kemudian proses perizinannya benar atau tidak," ucap Saefullah.

Sebelumnya, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas banjir yang menyebabkan berhentinya operasional sejumlah mall.

Baca juga: Demi Atasi Banjir, Komisi VIII Minta Kawasan Puncak Jadi Daerah Resapan Air

Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah di Jakarta, Sabtu (11/1) mengatakan pihaknya telah bersurat kepada Pemprov DKI agar membahas kompensasi kerugian akibat banjir.

"Kita mau 'fair' sajalah untuk kompensasi banjir ini. Sejauh ini kita tuntutnya beberapa kebijakan yang menghambat bisa dicabut, seperti pajak," ujar Budihardjo.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Lilis Varwati

Berita Terkait: