Penjelasan Haji Furoda, Naik Haji tanpa Antre yang Bikin 46 Jemaah Indonesia Dideportasi dari Arab

Headline
Jemaah calon haji melaksanakan umrah di Masjidil Haram, Mekkah. (ANTARA/Desi Purnamawati)Jemaah calon haji melaksanakan umrah di Masjidil Haram, Mekkah. (ANTARA/Desi Purnamawati)

Pantau – Sebanyak 46 calon haji furoda asal Indonesia yang menggunakan visa tidak resmi dan tertahan di Jeddah sudah dipulangkan ke Tanah Air.

Padahal, 46 calon haji furoda itu sudah mengenakan pakaian ihram ketika sudah tiba di Bandara Internasional King Abdul Azis Jeddah pada Kamis (30/6).

Mereka tertahan oleh petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan sejumlah pegawai KJRI Jeddah karena dari pengecekan, identitas tidak terdeteksi dan tidak cocok. Mereka dinyatakan tidak bisa masuk ke Arab Saudi.

Meski telah mengantongi visa, namun visa mereka bukan berasal dari Indonesia, melainkan Malaysia dan Singapura.

Dengan dasar itu, maka ketika menjalani pemeriksaan di imigrasi bandara, otomatis mereka tidak lolos. Sebab data di paspor diketahui berbeda dengan data di visa.

Ketua PPIH Arab Saudi Arsad Hidayat memastikan 46 calon haji yang diberangkatkan PT Alfatih Indonesia tersebut tidak mendapat visa haji furoda dari Indonesia.

Sementara itu, sejumlah jemaah mengaku telah mengeluarkan biaya antara Rp200 juta hingga Rp300 juta agar bisa berangkat haji dengan jalur tanpa antre bertahun-tahun.

Sebagian jemaah mendapat tawaran haji furoda ini sejak akhir Mei lalu. Wanto, jemaah asal Bandung mengaku sejak 25 Juni sudah dikumpulkan di sebuah hotel dekat Bandara Soekarno-Hatta untuk persiapan pemberangkatan. Namun pemberangkatan selalu mundur lantaran persoalan visa dan lain-lain.

Bahkan, sejumlah jemaah sempat dicoba diberangkatkan melalui jalur Bangkok-Oman-Riyadh. Tapi, di Bangkok, jemaah dideportasi ke Jakarta karena ada persoalan dokumen.

Pimpinan perjalanan dari PT Alfatih Indonesia Travel, Ropidin mengaku pihaknya memang berupaya masuk Saudi dengan memanfaatkan visa furoda Singapura dan Malaysia.

Praktik ini sudah dia lakukan bertahun-tahun sejak 2014. Bahkan pada 2015, travelnya sempat tersandung kasus karena jemaah tertahan di Filipina saat kepulangan lantaran diketahui menggunakan visa asing ini.

“Sejak dari Indonesia saya sebenarnya sudah ada keraguan. Tapi ini kita coba karena visa dari Indonesia tak kunjung terbit,” terangnya.

Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Daker Bandara Zaenal Abidin menegaskan, praktik penyelenggaraan haji yang dilakukan PT Alfatih Indonesia Travel menyalahi aturan.

Apa itu haji furoda?

Haji furoda atau disebut juga visa haji mujamalah merupakan program haji legal di luar kuota haji Pemerintah Indonesia.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, visa haji mujamalah adalah undangan haji dari Pemerintah Arab Saudi.

Dalam Pasal 18 ayat 2, warga negara Indonesia yang mendapat undangan dari Pemerintah Arab Saudi wajib berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Kementerian Agama (Kemenag) tidak secara langsung mengelola calon haji furoda karena merupakan hak Pemerintah Arab Saudi untuk mengundang warga Indonesia sebagai penghargaan, penghormatan dukungan diplomatik dan lainnya. Karena berdasarkan mandat undang-undang, Kemenag hanya mengelola jemaah haji reguler dan khusus.

Meski tidak secara langsung mengelola calon haji furoda, namun Kemenag bertugas memastikan bahwa jemaah haji yang mendapat visa mujamalah dapat dilayani dengan baik oleh PIHK.

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan saat ini ada 1.600-1.700 calon haji dengan visa mujamalah atau haji furoda yang terlapor di Kemenag.

Haji furoda ada dua macam visa; visa haji furoda yang diberikan kepada jemaah di seluruh negara dan visa undangan yang benar-benar khusus untuk tamu istimewa.

Untuk visa furoda, jemaah yang diundang tetap membayar paker programnya seperti mengikuti program haji reguler dan haji plus.

Sementara, untuk visa haji undangan tamu istimewa kerajaan, visanya gratis. Semuanya ditanggung pemerintah Arab Saudi. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan undangan khusus ini.

Meski tidak perlu antre seperti haji reguler, haji furoda tetap harus mengikuti aturan. Berdasarkan UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, jemaah haji furoda harus berangkat melalui PIHK atau perusahaan travel yang terdaftar di Kemenag.

PIHK juga diwajibkan melaporkan ke Kemenag setiap jemaah furoda yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat 3, PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri.

Bagi PIHK yang tidak melaporkan calon haji furoda ke Kementerian Agama, maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan izin.

Tim Pantau
Editor
Aries Setiawan