Penuhi Panggilan Kejagung, Muhammad Lutfi Datangi Gedung Bundar

Headline
Menteri Perdagangan RIMenteri Perdagangan RI

Pantau – Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi penuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan sebagai saksi perkara dugaan korupsi pemberian izin ekspor CPO. Lutfi tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pukul 09.11 WIB.

“Nanti aja nanti,” kata Lutfi saat diwawancarai sambil masuk ke dalam ruang pemeriksaan, Rabu (22/6/2022).

Lutfi diperiksa untuk dimintai keterangan terkait perannya semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

“Semua proses kami klarifikasi apa yang ia dengar, ia ketahui dan ia alami dalam semua proses itu sehingga terjadi sebuah tindak pidana yang ada beberapa tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Supardi.

Penyidik telah melimpahkan tahap I berkas perkara terhadap lima tersangka dalam kasus ini, Rabu (22/6/2022). Dalam kasus ini, lima tersangka terdiri dari satu orang pemerintahan dan empat orang lainnya dari pihak swasta.

Diketahui kelima tersangka, yakni Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan.
Kemudian empat orang lainnya dari pihak swasta, yakni Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA.

Melansir dari Antara, para tersangka dijerat dengan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Reporter
Renalya Arinda