Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati Ditahan!

Headline
Dokumentasi hakim agung Mahkamah Agung, Sudrajad Dimyati (kiri), dengan mengenakan rompi tahanan memasuki mobil tahanan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). Hakim agung, benteng penegakan hukum Indonesia, ini ditahan KPK usai diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Pantau – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati terkait kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Heryanto merupakan debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana).

Heryanto turun dari ruang pemeriksaan KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2022) pukul 18.50 WIB, dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Dengan tangan terborgol, Heryanto dikawal pegawai KPK. Dengan ditahannya Heryanto, maka saat ini KPK sudah menahan sembilan orang dalam kasus suap perkara di MA.

KPK secara keseluruhan telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA tersebut, yakni sebagai penerima adalah Sudrajad Dimyati (SD), Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua PNS MA Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).

Sementara sebagai pemberi adalah Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno masing-masing selaku pengacara, serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Kronologi kasus

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa mulanya ada laporan pidana dan gugatan perdata terkait aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni YP dan ES.

Saat proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya ke tingkat kasasi pada MA.

Pada tahun 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih memercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya.

Dalam pengurusan kasasi tersebut, KPK menduga YP dan ES bertemu dan berkomunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengondisikan putusan sesuai keinginan YP dan ES.

Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES adalah DY dengan adanya pemberian sejumlah uang. Selanjutnya, DY turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim.

KPK juga menduga DY dan kawan-kawan sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.

Sementara mengenai sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES kepada DY sejumlah 202 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp2,2 miliar.

Selanjutnya uang tersebut oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima Rp250 juta, MH Rp850 juta, ETP Rp100 juta, dan SD kebagian Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP.

Dengan adanya penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit.

Saat tim KPK melakukan tangkap tangan, dari DY ditemukan dan diamankan uang sejumlah 205 ribu dolar Singapura dan adanya penyerahan uang dari AB sebesar Rp50 juta.

Tim Pantau
Editor
Aries Setiawan
Penulis
Aries Setiawan