Pantau Flash
PSBB di Kota Bekasi Diperpanjang hingga 2 Juli 2020
PSBB Masa Transisi, Gojek: Driver Dapat Layani Penumpang 8 Juni
Rapimnas Gerindra Minta Prabowo Kembali Pimpin Partai
Akibat COVID-19, BKPM Akan Revisi Target Realisasi Investasi
BMKG Prediksi Banjir Rob di Cirebon Terjadi hingga 6 Juni

Perda Jalan Berbayar di Jakarta Akan Dibahas pada Tahun 2020

Perda Jalan Berbayar di Jakarta Akan Dibahas pada Tahun 2020 Jalan berbayar di Jakarta (Foto: Antara//Galih Pradipta)

Pantau.com - Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Sistem Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di seluruh jalanan protokol Jakarta dibahas pada tahun 2020.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, Senin (18/11/2019), mengatakan pihaknya sedang menyusun kajian naskah akademis terkait perda ERP dengan harapan pada tahun mendatang masuk Program Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta.

"Sehingga pada tahun depan, kami akan melaksanakan lelang sekaligus proses pembangunan dan operasional diharapkan paling lambat 2021 sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang kualitas udara," kata Syafrin.

Baca juga: Siap-siap, Tahun 2020 Jalan Menuju Jakarta Akan Berbayar

Semuanya itu, kata Syafrin, tentu dengan regulasi yang mengacu pada PP 32 dan PP 37 untuk jalan berbayar dengan retribusi.

"Tidak jauh dari situ," kata Syafrin.

Syafrin menjelaskan, jalan berbayar di Jakarta itu berlaku di seluruh ruas jalan protokol dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 yang ditinjau dari empat aspek, yaitu kecepatan, visio rasio, dilayani angkutan umum dan lingkungan.

"Saat ini kecepatan rata-rata kendaraan pasca ganjil-genap ini menjadi 31 kilometer dan setelah berlakunya ERP diharapkan akan lebih dari itu," katanya.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta, Dedi Supriadi menuturkan, salah satu dari 12 raperda yang akan diselesaikan pada 2020 adalah Perda ERP.

Baca juga: BPTJ Targetkan Jakarta Hanya Butuh 10 Tahun Ubah Transportasi Kota

Hal ini sangat penting lantaran ketika dijalankan uangnya masuk sebagai penambah fasilitas transportasi publik.

"Sebenarnya ERP ini jawaban dari ganjil-genap. Bukan diperluas wilayah ganjil-genapnya," kata dia.

Tetapi ERP ini yang dijalankan. Ketika uangnya masuk, bisa menambah fasilitas untuk transportasi publik. "Itu termasuk prioritas," katanya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - TIH

Berita Terkait: