Pantau Flash
Kapolda Sumut Copot Kapolsek Kutalimbaru, Buntut Ulah Anak Buahnya Cabuli Istri Tahanan
Relawan Jokowi Mania Gugat Instruksi Mendagri ke PTUN Jakarta
Sebuah SD Negeri Disegel Warga di Hari Pertama Belajar Tatap Muka, Orang Tua Siswa Kebingungan
Sungguh Perbuatan Biadab! Jemaah Sholat Subuh di Masjid Ditembaki Secara Brutal, 18 Orang Tewas dan 20 Lainnya Luka
Perintah Presiden Soal Harga Tes PCR Rp300 Ribu Harus Dijalankan, Tak Boleh Ada Toleransi!

Pimpinan Baru, Kalian Diminta Berani Tolak Revisi UU Revisi UU KPK

Pimpinan Baru, Kalian Diminta Berani Tolak Revisi UU Revisi UU KPK Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Partai Gerindra menyatakan kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih untuk periode 2019-2023, mempunyai tugas bersama pegawai KPK dan masyarakat untuk menolak revisi Undang-Undang (UU) KPK yang akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

"Sebab jika mereka tidak berani menolak, mereka hanya akan jadi pimpinan KPK seperti wayang golek yang bergantung pada dalangnya saja nantinya. Revisi UU KPK dibuat untuk melemahkan pergerakan KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Saut Mundur Dari KPK, Anggota Komisi III: Dia Merasa Misinya Tak Berhasil

Apalagi, lanjut dia, Irjen Firli Bahuri yang ditunjuk sebagai Ketua KPK mau mengawal pemindahan ibu kota negara yang akan banyak sekali pembangunan proyek-proyek infrastruktur oleh pemerintah dengan dana ribuan triliun.

"Sudah dipastikan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme akan terjadi di antara para pejabat negara, legislatif dan para mafia proyek infrastruktur yang selama ini gerah dengan penindakan-penindakan KPK dalam menangkap rekan-rekan mereka karena korupsi," kata Arief.

Baca juga: Ini Harta Kekayaan 5 Pimpinan KPK Terpilih, Irjen Firli Punya Rp18,2 Miliar

Pembangunan ibu kota baru juga merupakan salah satu tujuan untuk merevisi UU KPK sebab banyak masukkan kepada Presiden Jokowi kalau UU KPK tidak direvisi maka bisa menjadi hambatan pembangunan ibu kota baru.

"Sebab kata pembisik-pembisiknya para pejabat negara, BUMN, investor dan anggota legislatif takut kerja. Padahal itu hanya alasan yang dibuat-buat agar mudah untuk merampok uang negara dari pembangunan ibu kota nantinya. Nah berani enggak pimpinan KPK yang baru menolak revisi UU KPK nantinya ya," ucap Arief.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: