Pantau Flash
Presiden Jokowi Kaji Prioritas Usulan 245 Proyek Strategis Nasional Baru
Usai PSBB, Terbitlah Pusat Perbelanjaan Kota Malang
Indonesia Kecam Rencana Aneksasi Israel Terhadap Palestina
Welcome New Normal: Penumpang KRL Dilarang Bicara dan Telepon
Pasien Sembuh COVID-19 Kembali Bertambah, Kini Total 6.240

Polemik Revisi UU KPK, Pengamat: KPK Tidak Perlu Dewan Pengawas!

Headline
Polemik Revisi UU KPK, Pengamat: KPK Tidak Perlu Dewan Pengawas! Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu memiliki dewan pengawas, sebagaimana yang diusulkan oleh DPR dalam usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Menurut saya tidak perlu karena KPK sudah memiliki mekanisme pengawasan sendiri," ujar Bivitri.

Bivitri mengatakan KPK telah memiliki mekanisme pengawasan yang cukup ketat, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR, Kementerian Komunikasi dan Informasi hingga mekanisme pra peradilan.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Soal Revisi UU KPK: Lebih Baik Pengawasan Itu di Dalam

Menurut dia, pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut sudah cukup untuk memantau kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Jadi mekanisme sudah lengkap dan tidak harus selalu lembaga," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan keberadaan dewan pengawas juga tidak bisa menjamin sebuah lembaga bisa bekerja secara efektif.

"Misalkan Kompolnas, menurut saya itu belum efektif mengawasi polisi. Kemudian Komisi Kejaksaan, itu ada lembaganya tapi tidak efektif juga, jadi hitungannya bukan ada lembaga atau tidak ada lembaganya tapi mekanismenya efektif atau tidak," ujar Bivitri.

Baca juga: Dugaan Pelemahan KPK, Pegawai Lakukan Aksi Protes di Gedung KPK

Sebelumnya, Rapat paripurna DPR pada Kamis lalu, 5 September 2019 menyetujui usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

Materi muatan revisi UU KPK tersebut meliputi perubahan status kepegawaian para pegawai KPK menjadi ASN, kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, KPK tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, peralihan pelaporan LHKPN, serta kewenangan KPK untuk menghentikan perkara.









Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: