Polemik UU MD3, FKHK : DPR Harusnya Mendengar Bukan Memanggil Paksa

Irman Putra Sidin (Foto: Pantau.com/Ammad)Irman Putra Sidin (Foto: Pantau.com/Ammad)

Pantau.com – Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang disahkan oleh Parlemen Senayan masih menuai polemik. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang terdiri dari akademisi dan advokat menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan uji materi UU MD3 ke MK pada Rabu, 14 Februari 2018.

“Kami mengajukan gugatan UU MD3 karena ada beberapa permasalahan konstitusi, seperti pemanggilan paksa, pasal tentang imunitas, dan pasal ketika langkah hukum bisa dilakukan pada setiap orang,” ujar Advokat FKHK Irman Putra Sidin saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).


Baca juga: Catat! Bamsoet Siap Lengser Jika Rakyat Dijebloskan Penjara Setelah Kritik DPR


Menurut Irman, pasal-pasal tersebut bisa merugikan hak konstitusional warga negara. Seperti diketahui, di UU itu DPR mendapat keistimewaan khusus seperti hak imunitas dan antikritik.

“Pasal yang menyangkut ketika DPR bisa mengambil langkah hukum pada warga negara, ini yang kemudian kita gugat karena bertentangan dengan prinsip perwakilan rakyat dalam perundang undangan dasar,” katanya.


Baca juga: PKB Akan Dukung Prabowo Jadi Capres 2019, Asal…..

Lebih lanjut, Irman menambahkan padahal warga memilih partai politik karena memberikan kepercayaan sebesar-besarnya. Selain itu, faktanya adalah anggota DPR secara tidak langsung digaji dengan menggunakan uang rakyat.

“Kita memilih wakil-wakil rakyat agar aspirasi kita bisa diserap oleh wakil-wakil rakyat, bahkan di bilik kamar wakil DPR yang kita pilih, tapi kok bisa panggil paksa kita,” ujarnya.

Irman mengatakan apa yang terjadi pada saat ini di DPR sama seperti apa yang terjadi sebelum reformasi terjadi dan ini merupakan kemunduran dalam demokrasi Indonesia.

Tim Pantau
Penulis
Adryan N