Pantau Flash
Cair H-10! Sri Mulyani Siapkan Rp30,6 Triliun untuk THR PNS
Muhammadiyah Minta Warga Tahan Diri Tak Mudik Lebaran
Eks Ketua Pengadaan Bakamla Didakwa Rugikan Negara Rp63,829 Miliar
KRI Nanggala-402 Hilang Kontak, Menhan Prabowo: Segera Modernisasi Alutsista 3 Matra
Update COVID-19 22 April: Kasus Positif Naik 6.243 dengan Total 1.626.812

Polisi Resmi Terbitkan DPO untuk Veronica Koman

Headline
Polisi Resmi Terbitkan DPO untuk Veronica Koman Veronica Koman. (Foto: Istimewa)

Pantau.com - Polda Jatim resmi mennerbitkan daftar pencarian orang (DPO) kepada tersangka kasus hoax tentang kerusuhan asrama Papua di Surabaya, Jawa Timur, Veronica Koman.

"Kami kemarin setelah melakukan gelar di Bareskrim (Polri) dengan Divhubinter dengan Kabareskrim bahwa kami sudah mengeluarkan DPO," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Veronica Koman Akhirnya Angkat Bicara Soal Insiden Hoax Asrama Papua

Surat DPO bernomor DPO/37/IX/RES.2.5./2019/DITRESKRIMSUS itu dikeluarkan setelah melakukan penyelidikan intensif dan gelar perkara. Ditambah, Veronica dianggap tidak kooperatif lantaran mangkir dari 2 kali jadwal pemeriksaan oleh kepolisian.

Luki menjelaskan, surat panggilan pemeriksaan itu sudah ditujukan ke dua tempat yang menjadi alamat Veronica. Di Indonesia dan juga di Australia. "Kami sudah menyampaikan beberapa tahap, sehingga kami pemanggilan pertama, kedua tidak hadir, setelah itu kami melakukan upaya kemarin. Setelah itu melakukan DPO," kata dia.

Luki menambahkan, Polda Jatim bersama Divhubinter sudah mengajukan permohonan kepada pihak Interpol guna menerbitkan red notice.

Baca juga: Bagaimana Kasus Papua dan Veronica Koman Sampai di Dewan HAM PBB?

Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks, terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya pada 17 Agustus 2019.

Polisi menyebut Veronica telah melalukan provokasi di media sosial twitter, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris dan disebar ke dalam negeri maupun luar negeri, padahal dibuat tanpa fakta yang sebenarnya.

Akibat perbuatan yang dilakukannya, Veronica dijerat dengan pasal berlapis yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP, kemudian UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis dan Ras.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: