PPP Nilai Mekanisme Pembahasan RUU Omnibus Law Harus Berbeda, Kenapa?

Ketua Fraksi PPP di DPR RI Arsul Sani (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)Ketua Fraksi PPP di DPR RI Arsul Sani (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com – Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani, menilai mekanisme pembahasan RUU skema Omnibus Law harus berbeda dengan model pembahasan RUU pada umumnya, untuk menampung aspirasi masyarakat luas.

“Kalau RUU biasanya setelah masuk DPR maka aspirasi masyarakat didengarkan di DPR melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lalu menyampaikan aspirasi kepada fraksi,” kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Baca juga: PKS: Omnibus Law Jangan Tabrak Ketentuan Konstitusi

Ia meminta tim pemerintah yang bertugas membahas RUU Omnibus Law, melibatkan dan meminta pendapat masyarakat luas dalam pembahasannya. Meskipun RUU Omnibus Law inisiatif pemerintah, namun dalam membahas RUU itu pemerintah boleh mengubah posisi bahasannya.

Ia mencontohkan, terkait pasal 170 RUU Cipta Kerja yang dinilai masyarakat bertentangan dengan konstitusi maka pemerintah harus mengubahnya agar tidak menabrak tata urutan perundangan. “Kemudian pasal 170 itu juga dianggap mengacaukan sistem ketatanegaraan kita maka boleh saja justru pemerintah mengubah sendiri pasal tersebut,” ujarnya.

Baca juga: DPR Masih Beri Kesempatan Masyarakat Cermati Draf RUU Omnibus Law

Langkah itu, menurut dia, agar bisa menghadirkan rumusan RUU baru melalui mendengarkan masukan berbagai pihak.

Anggota Komisi III DPR itu menilai terkait target waktu penyelesaian dalam 100 hari kerja, itu tergantung seberapa banyak poin-poin yang dipersoalkan ketika proses pembahasannya, di antaranya soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya. 

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Adryan N