Pantau Flash
KKP Lumpuhkan Dua Kapal Berbendera Vietnam yang Curi Ikan di Laut Natuna
Ribuan Pekerja di DKI Jakarta Terkena PHK Akibat Pandemi Virus Korona
Kecelakaan di Tol Jagorawi, Wakil Jaksa Agung Dr Arminsyah Meninggal Dunia
Update COVID-19 di Indonesia 4 April: Korban Positif Tembus 2 Ribu Orang
Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Capai 519 Orang

PPP: Penambahan Kursi Pimpinan MPR Bukan untuk Bagi-bagi Jabatan

PPP: Penambahan Kursi Pimpinan MPR Bukan untuk Bagi-bagi Jabatan Plt Ketum PPP Suharso Manoarfa bersama para kader (Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya)

Pantau.com - Anggota DPR RI Fraski PPP Amir Uskara mengaku tak setuju dengan anggapan bahwa penambahan kursi Pimpinan MPR menjadi 10 kursi merupakan akal-akalan untuk bagi-bagi jabatan. Menurutnya, penambahan kursi tersebut semata-mata untuk merepresentasikan perwakilan rakyat.

"Sebenarnya bukan bagi-bagi jabatan, intinya adalah representasi dari perwakilan rakyat. Karena kita berharap MPR itu areanya adalah perwakilan-perwakilan rakyat. Kalau disini kan dominan politiknya, kalau disana representasi dari rangkaian. Itu yang jadi pikiran kita. Pertama yang ngusuli itu PPP," kata Amir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca Juga: Draf Revisi UU MD3 Soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR Sudah Dibuat

Amir juga mengungkapkan, bahwa PPP menjadi salah satu fraksi yang paling mendukung untuk dilakukannya revisi UU MD3 tekait dengan penambahan kursi MPR menjadi 10 kursi setelah sebelumnya 5 kursi saja.

"Sehingga, semua yang masuk dalam parlemen dari 9 fraksi yang lolos dalam parliament threshold. Kita berharap bisa sebagai pimpinan MPR. Jadi, betul-betul MPR itu representatif dari perwakilan rakyat itu yang kita pikirkan," ungkapnya.

Sementara ketika disinggung penambahan kursi pimpinan MPR akan justru akan membuat anggaran membengkak, Amir menjawab hal tersebut secara diplomatis.

"Saya kira, kalau bicara anggaran enggak signifikan lah. Kalau kita hitung-hitung, dari seluruh budget dengan MPR, dengan penambahan sekarang. Posisinya 7, cuma nambah 2 dari posisi yang sekarang," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengungkapkan, bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah menyiapkan draf untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) khususnya terkait dengan penambahan kursi pimpinan MPR.

Baca Juga: Usulan 10 Kursi Pimpinan, Fahri Singgung Tugas MPR Hanya Simbolik

Firman mengatakan, draf revisi tersebut terkait dengan penambahan kursi pimpinan MPR yang sebelumnya hanya 5 kursi pimpinan saja, kini menjadi 10 kursi, yakni 9 wakil pimpinan MPR plus satu ketua.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia