Pantau Flash
Luhut Klaim Sektor Pariwisata Bisa Pulih dalam 10 Bulan Akibat COVID-19
Kemnaker: Ada 1,7 Pekerja Terdampak Pandemi COVID-19
Kemenkes Tegaskan Imunisasi Harus Jalan Selama Pandemi Korona
Jusuf Kalla: Fatwa MUI DKI 2001 Perbolehkan Salat Jumat 2 Gelombang
Gugus Tugas: Skema Herd Immunity Butuh Waktu yang Lama

Prabowo Tak Akan Gugat Sengketa Pilpres ke Mahkamah Internasional

Headline
Prabowo Tak Akan Gugat Sengketa Pilpres ke Mahkamah Internasional Jokowi dan Prabowo (Ilustrasi Pantau.comAmin H. Al Bakki)

Pantau.com - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 di Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dipastikan tidak akan membawa masalah sengketa kecurangan Pilpres ke Mahkamah Internasional.

Baca juga: Prabowo Belum Beri Selamat ke Jokowi, Ini Kata Politikus Gerindra

Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, hal tersebut lantaran Mahkamah Internasional tidak berwenang menangani sengketa Pilpres.

"Sikap Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah jelas kemarin disampaikan bahwa meskipun kecewa namun tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu hal tersebut juga menjadi isyarat jika Pak Prabowo dan Pak Sandi mematuhi putusan MK," kata Andre di Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Andre yang juga menjadi Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi selama tahapan Pilpres 2019, menyampaiakn jika pengajuan gugatan sengketa Pilpres di MK adalah langkah hukum yang terakhir dilakukan.

"Sebagai seorang negarawan dan warga negara yang patuh terhadap hukum, Pak Prabowo dan Pak Sandi tentu mematuhi hasil putusan MK, yang mana itu adalah langkah terakhir dalam proses sengketa pemilu di Indonesia," ungkapnya.

Baca juga: TKN Berharap Prabowo-Sandi Turut Hadiri Rapat Pleno di Gedung KPU

Andre menambahkan, tim hukum BPN juga telah menyarankan agar masalah Pilpres ini tidak dibawa ke Mahkamah Internasional dan Prabowo pun mengikuti saran tersebut.

"Pada prinsipnya ini langkah konstitusional terakhir. Kami lihat tidak ada langkah hukum yang relevan untuk membawa ke tingkat Mahkamah Internasional. Kami tidak sarankan itu karena legal standing bukan ranah Mahkamah Internasional," beber Andre.

Tim Pantau
Editor
Gilang K. Candra Respaty
Reporter
Bagaskara Isdiansyah

Berita Terkait: