Pantau Flash
BI: Aliran Modal Asing Selama Wabah COVID-19 Capai Rp167,9 Triliun
Kemenag RI Pastikan Arab Saudi Tak Batalkan Haji 2020
COVID-19 Indonesia 1 April: 1.677 Positif, 103 Sembuh, dan 157 Meninggal
Kapolri Segera Terbitkan TR SOP Penanganan Penyebaran COVID-19
Tottenham Potong Gaji Karyawaran Sebesar 20 Persen

Presiden Jokowi Bisa Ubah Nama-nama Capim KPK, Jika.....

Presiden Jokowi Bisa Ubah Nama-nama Capim KPK, Jika..... Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Muhammad Aulia Y Guzasiah mengatakan nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan Panitia Seleksi Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo, masih bisa diubah oleh Presiden jika ada desakan publik.

"Memang benar tidak ada lagi proses penyeleksian di antara proses itu, tapi yang berhak menyerahkan hasil penyeleksian Tim Pansel Capim KPK itu ke DPR adalah Presiden. Presiden dalam hal ini, dapat saja mengubah hasil itu apabila ada desakan publik," kata Aulia, saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Apakah 10 Nama Capim KPK yang Dipilih Pansel Akhiri Polemik?

Dia mengatakan alasannya, karena pada dasarnya proses penjaringan tim pansel merupakan perpanjangan tangan Presiden, maka hasilnya dapat saja berubah selama nama-nama capim hasil seleksi pansel belum diserahkan ke DPR.

Menurutnya, kewenangan hasil penjaringan capim yang dilakukan tim pansel pada dasarnya berada di tangan Presiden.

Aulia menyampaikan terkait 10 nama capim KPK yang telah diserahkan pansel kepada Presiden, diperlukan ketegasan dan keberanian sikap Presiden Jokowi untuk meninjau kembali dan mengeliminasi nama-nama capim yang telah disoroti bermasalah oleh rakyat.

Hasil seleksi yang dikeluarkan oleh tim pansel, kata dia, pada dasarnya masih bersifat rekomendasi dan belum pasti, sepanjang Presiden sendiri belum menyetujuinya menjadi bahan usulan ke DPR.

Dia mengatakan, ke depan akan lebih sulit untuk mempercayai dan menerka bahwa capim-capim KPK yang pada akhirnya nanti terpilih di DPR, benar-benar berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan, apabila nama-nama capim yang disodorkan untuk menjadi bahan usulan telah disinyalir cacat sedari awal.

"Terlebih jika mengingat proses pemilihan yang nantinya dilakukan DPR, boleh jadi diwarnai dengan pergumulan kepentingan, sehingga objektivitas dan syarat penting lainnya, dikhawatirkan akan seketika terpinggirkan demi kompromi-kompromi politik," kata dia lagi.

Baca juga: Laode Harap Pansel Capim KPK Tak Serahkan Nama Bermasalah ke Presiden

Dengan demikian, menurut dia, sebelum akhirnya diteruskan menjadi bahan usulan ke DPR, Presiden tidak boleh dan sudah seharusnya tidak menutup mata terhadap hasil penyeleksian tim pansel yang dinilai bermasalah tersebut.

"Presiden perlu mencegah sedini mungkin dan memastikan nama-nama capim yang dapat merusak masa depan agenda pemberantasan korupsi ke depan, tidak diproses lebih lanjut ke tahap selanjutnya. Jika tidak, maka komitmen Presiden terhadap cita-cita pembangunan dan pemerintahan yang bersih, perlu dipertanyakan kembali," ujar dia.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - TIH

Berita Terkait: