Pantau Flash
ICW: Pernyataan Jokowi Jadi Teguran Keras Buat Yasonna
Keluyuran saat Pandemi Korona, 20 Orang Diamankan Polisi di Jakarta Utara
Surat Edaran Kemenag: Salat Tarawih di Rumah dan Salat Id Ditiadakan
639 Jenazah Dimakamkan di DKI Jakarta Sesuai Protap COVID-19
Update COVID-19 Indonesia 6 April: 2.491 Positif, 192 Sembuh, 209 Meninggal

Presiden Jokowi Sebut Tolak Ukur Keberhasilan Penegakan Hukum

Presiden Jokowi Sebut Tolak Ukur Keberhasilan Penegakan Hukum Presiden Joko Widodo saat berpidato di Sidang Tahunan MPR (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Pantau.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya jumlah orang dipenjarakan.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI di Gedung MPR\DPR\DPD, Jakarta, pada Jumat (16/8/2019).

"(Penegakan hukum), harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," kata Jokowi yang menggunakan baju tradisional Suku Sasak itu.

Baca juga: Di Sidang Tahunan MPR, DPD RI Puji Pemerintah Berhasil Ambil Alih Freeport

Dia mengatakan ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang keras harus didukung dan penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

Oleh sebab dia mengingatkan sebanyak dua kali bahwa manajemen tata kelola serta sistem dibangun, demikian pula ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Izin DPD dan DPR Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat. Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan- terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan, kata dia.

"Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil," kata dia.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: