Protes UU MD3, KPK Tabuh Genderang Perang pada DPR

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Foto: Pantau.com)Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Foto: Pantau.com)

Pantau.com – Tiga pasal dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru saja disahkan langsung menuai polemik. Pasalnya, DPR mendapatkan tiga kuasa tambahan, yakni pemanggilan paksa dalam rapat DPR, imunitas, dan antikritik.


Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif secara lantang mengatakan jika UU MD3 yang baru saja disahkan tidak masuk akal.

“Kalau ada pasal seperti itu di gedung yang mulia ini, saya rela keluar dari gedung ini, bahkan saya keluar dari KPK juga nggakpapa,” ujar Laode dalam ruang rapat Komisi III DPR-RI, Selasa (13/2/2018).

Laode menjelaskan aturan yang memberikan perlindungan terhadap anggota DPR dari korupsi tidak pantas, karena menurutnya presiden sekalipun tidak dilindungi hukum jika melakukan tindak pidana korupsi.

“Oleh karena itu kalau ada norma aturan di negeri ini yang mengecualikan seakan berbeda dengan yang lain, kami tidak dilindungi, presiden juga tidak dilindungi dari undang-undang korupsi,” jelas Laode.

Mendengar jawaban Laode, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu langsung memotong ucapan Laode dan menuding Wakil Ketua KPK itu tidak membaca poin-poin UU MD3 dan dianggap tidak paham.

“Apa yang disampaikan, Pak Laode ini jelas dia belum membaca. Dibaca dulu pak ini kan lucu kita, disiplin pak,” sahut Masinton kepada Laode.

Mendengar omongan Masinton, Laode lantas berkata secara lirih yang berhasil didengar awak media bahwa ia membaca poin revisi UU MD3, “Saya baca,” imbuh Laode.

Selanjutnya, Laode membacakan beberapa poin UU MD3 yang tidak berguna, apabila anggota DPR terjerat kasus korupsi maupun OTT KPK, dan hanya berlaku terhadap anggota DPR yang tengah melaksanakan tugasnya agar tidak dikriminalisasi oleh oknum penegak hukum tertentu.

“Sehubungan omongan Masinton kami berdisiplin itu, saya catat,” sahut Laode atas jelasan Masinton.

Tim Pantau
Penulis
Adryan N