Pantau Flash
Wagub DKI Jakarta Rangkul Ormas untuk Jaga Stabilitas Ibu Kota, Sebut Bentuk Kolaborasi dengan Pemerintah
Pemerintah Turunkan Harga PCR Rp275 Ribu, Langsung Berlaku Mulai Hari Ini
Ribuan Ormas di Jakarta Deklarasikan Diri untuk Amankan Ibu Kota pada Pemilu 2024
Sah! Harga PCR Resmi Turun Jadi Rp275 Ribu, di Luar Jawa-Bali Rp300 Ribu
Ada Unsur Pidana, Kasus Kaburnya Rachel Vennya dari Karantina Naik ke Penyidikan

Punya Bukti Hukum Kuat, Hinca Pandjaitan Yakin Partai Demokrat Bisa Patahkan Gugatan KLB untuk Kedua Kalinya

Punya Bukti Hukum Kuat, Hinca Pandjaitan Yakin Partai Demokrat Bisa Patahkan Gugatan KLB untuk Kedua Kalinya Hinca Panjaitan (Foto: Pantau.com/ Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - DPP Partai Demokrat yakin mampu mematahkan bukti-bukti yang disampaikan kubu KLB yang dipimpin Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, pada sidang di PTUN, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

"Partai Demokrat memiliki bukti-bukti hukum yang kuat sehingga dapat mematahkan gugatan pihak KLB untuk kedua kalinya," kata politisi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Hinca Demokrat: Omnibus Law RUU Cilaka

Oleh karena itu, dia yang saat ini aktif menjabat sebagai anggota Komisi III DPR, mengajak masyarakat untuk mengikuti jalannya sidang gugatan KLB terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, di PTUN Jakarta, Kamis.

“Kami mengajak publik khususnya para Pejuang Demokrasi untuk menyoroti dari dekat putar balik fakta hukum yang akan diajukan oleh (pihak) KLB (pimpinan) KSP Moeldoko,” kata dia, sebagaimana dikutip dari siaran resmi DPP Partai Demokrat yang diterima di Jakarta, Rabu.

PTUN akan kembali menggelar dua sidang gugatan pihak KLB pimpinan Moeldoko ke menteri hukum dan HAM, Kamis.

Sidang pertama untuk nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, yang dipimpin hakim Enrico Simanjuntak, akan masuk tahap pembuktian.

Pihak KLB menggugat Surat Menkumham No. M. HH.UM.01.10-47 yang isinya menolak perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh pihak KLB. Penolakan itu diumumkan oleh Menkumham pada 31 Maret 2021.

Sementara itu, sidang kedua untuk perkara No. 154/G/2021/PTUN-JKT, yang akan dipimpin hakim Bambang Soebijantoro, Kamis, akan masuk pada tahap pemeriksaan tiga saksi dari pihak KLB.

Sidang itu merupakan tindak lanjut dari gugatan pihak KLB terhadap Menteri Hukum dan HAM di PTUN untuk Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK Menkumham pada 27 Juli 2020 yang mengesahkan perubahan susunan pengurus DPP Partai Demokrat periode 2020-2025.

Menurut Panjaitan, pihak KLB tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat Menkumham ke PTUN. Tidak hanya itu, gugatan terhadap SK Menkumham yang mengesahkan AD/ART dan daftar kepengurusan pada 2020 telah kadaluwarsa.

“Semua orang juga tahu, Moeldoko adalah kepala staf kepresidenan. Apa dasar hukum dia mencantumkan diri sebagai ketua umum (DPP Partai) Demokrat dalam gugatan,” kata dia.

Dalam dua gugatan itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, turut terlibat sebagai tergugat II intervensi.

Moeldoko atau kuasa hukumnya belum dapat dihubungi untuk diminta tanggapannya terkait gugatan pihak KLB di PTUN. Pihak KLB atau kuasa hukumnya juga belum dapat dihubungi untuk diminta tanggapannya terkait sidang dan pernyataan Pandjaitan.

Tim Pantau
Editor
Gilang
Penulis
Gilang

Berita Terkait: