Pantau – Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Iqbal menanggapai penyataan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, yang mengatakan Anies Baswedan salah membaca data Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Iqbal mengatakan pembangunan jalan di era Jokowi lebih difokuskan pada jalan tol yang dikenakan pajak.

“Singkatan jalan tol (Tax on Location) artinya jalan yang dikenakan pajak, sehingga bukan sesuatu yang terlalu pas untuk dibanggakan karena rakyat harus membayar,” kata Iqbal saat dikonfirmasi, Rabu (24/5/2023).

Menurut Iqbal, Era Jokowi hanya fokus membangun jalan tol sehingga banyak jalan di daerah yang rusak. Sebab, Iqbal menilai komersialisasi jalan tak langsung berdampak kepada rakyat kecuali di momen tertentu seperti mudik.

“Komersialisasi tidak berdampak langsung kepada rakyat, kecuali saat tertentu misalnya ketika mudik. Jalan adalah kebutuhan utama rakyat, apalagi rakyat juga membayar pajak,” ujar Iqbal.

“Fenomena jalan rusak di Lampung, Jambi, dan daerah lainnya menunjukan bahwa rakyat menderita akibat pemerintah fokus ke jalan komersial berbanding jalan nasional,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Menurut Iqbal, permasalahan utama bukanlah kesalahan interpretasi Anies Baswedan terhadap data BPS. Hanya saja, menurutnya, antara SBY dan Jokowi memiliki prioritas yang berbeda dalam pembangunan jalan.

“Masalah utama sebenarnya bukan pada salah baca, tapi memang prioritas pembangunan jalan Jokowi prioritas jalan berbayar, sedangkan SBY jalan umum. Sehingga dari sini bisa kita nilai ada kecenderungan komersialisasi pelayanan dasar infrastruktur jalan,” terangnya.