Pantau Flash
Indonesia Kecam Rencana Aneksasi Israel Terhadap Palestina
Welcome New Normal: Penumpang KRL Dilarang Bicara dan Telepon
Pasien Sembuh COVID-19 Kembali Bertambah, Kini Total 6.240
MUI: Jika Mal Sudah Direlaksasi, Masjid Tentu Juga Sudah Bisa!
1,8 Juta Orang Tinggalkan Jabodetabek di Tengah Larangan Mudik COVID-19

Reuni 212 adalah Gerakan Politik Populisme Kanan?

Reuni 212 adalah Gerakan Politik Populisme Kanan? Suasana aksi reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019). (Foto: Antara/Aruna)

Pantau.com - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, Reuni 212 sebagai sebuah gerakan politik populisme kanan.

"Jika dikaji secara empirik, sebenarnya gerakan Reuni 212 itu sebuah gerakan politik, dan lebih spesifik lagi adalah sebuah gerakan politik populisme kanan," kata Mikhael Mikhael Raja Muda Bataona, di Kupang.

Artinya, sebagai sebuah gerakan politik, Reuni 212 sah-sah saja dilakukan dalam sebuah negara demokrasi, yaitu sebagai sebuah media politik untuk mengkonsolidasi kekuatan politik dalam rangka memberi tekanan kepada rezim yang berkuasa.

Baca juga: Ditanya Soal Kebangsaan Usai Reuni 212, Ini Jawaban Menohok Bachtiar Nasir

Dalam batasan itu, menurut dia, maka gerakan ini baik, tetapi akan merisaukan ketika tujuan dan motif kegiatan ini dibelokkan untuk hal-hal destruktif bagi negara dan pemerintahan yang sah.

"Tapi saya melihat bahwa gerakan hari ini, Senin 212 berakhir dengan baik sehingga patut diapresiasi. Mungkin yang bisa dibaca adalah dari narasi-narasi yang disampaikan para tokoh yang memang sangat eksplisit menjelaskan arah gerakan ini yaitu sebagai oposisi pemerintah," katanya.

Hal berikut yang juga bisa dibaca dari Reuni 212 adalah apakah tema gerakan ini masih relevan dengan situasi saat ini?. Itulah yang mungkin dipersoalkan oleh masyarakat.

Baca juga: Aksi Reuni 212 Hanya Sekadar Tunjukkan Eksistensi, kata Akademisi

Sebab kasus awal sampai lahirnya gerakan ini sudah diselesaikan secara hukum. Dan pelakunya sudah divonis oleh pengadilan dan menjalankan hukuman sampai selesai.

Karena itu, urgensi kegiatan ini memberi tanda tanya kepada masyarakat yang paham soal politik nasional, kata pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu. 

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: