Pantau Flash
Jokowi Benarkan 4 WNI Positif Korona di Kapal Pesiar Diamond Princess
Ada Gubernur Belum Alihkan Kewenangan Izin Investasi, Bahlil Lapor Presiden
KPK Takut Tangkap DPO Eks Sekretaris MA Nurhadi?
Rapper Pop Smoke Tewas Ditembak di Rumahnya
Lewis Hamilton Tercepat Hari Pertama Uji Coba Barcelona

Revisi UU KPK, Fahri Hamzah: Sesuai Permintaan Pimpinan KPK dan Presiden

Revisi UU KPK, Fahri Hamzah: Sesuai Permintaan Pimpinan KPK dan Presiden Fahri Hamzah (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa revisi terhadap undang-undang KPK (UU KPK) datang atas permintaan dari banyak pihak termasuk juga Pimpinan KPK itu sendiri. Bahkan kata Fahri, Presiden juga setuju dengan pemikiran mengubah UU KPK.

"DPR saya kira tak pernah berhenti karena saya sendiri pernah menghadiri rapat konsultasi dengan presiden, dan presiden sebetulnya setuju dengan pikiran mengubah UU KPK sesuai dengan permintaan banyak pihak. Termasuk pimpinan KPK para akademisi dan sebaginya," kata Fahri di  Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: Abraham Samad: Ada 6 Poin Krusial Revisi UU KPK yang Hilangkan Independensi

Misalnya saja kata Fahri, terkait dengan dihadirkannya Dewan Pengawas KPK dalam revisi UU KPK. Menurutnya, lembaga sebesar KPK sudah saat memiliki dewan pengawas agar tak ada lagi kasus terpaksa harus ditutup.

"Gak boleh salah, harus dianggap suci dia. Karena kalau mulai dianggap kotor orang istilahnya gak takut, dianggapnya begitu padahal itu perspektif salah, tapi intinya dimana ada kewenangan besar harus ada pengawas," ungkapnya.

Kemudian poin yang berikutnya yang turut menjadi bahan revisi UU KPK adalah dimunculkannya SP3 atau kasus dinyatakan berhenti atau dihentikan. Fahri menilai ketidakadaan SP3 ini dirasa aneh lantaran menurutnya saat ini banyak kasus orang jadi tersangka seumur hidup karena KPK tidak bisa mengeluarkan SP3.

"Padahal seharusnya semua manusia termasuk penyidik KPK mungkin keliru, dan ketika dia keliru dia keluarkan SP3 sebagai koreksi atas ketidakmampuannya untuk menemukan kesalahan orang. Bukannya orang itu malah terpaksa disalah-salahkan, dipaksa bersalah hanya karena KPK gak boleh keluarkan SP3, gak boleh bebaskan orang yang pada awalnya dituduh," tuturnya.

Untuk itu, ia mengatakan, pasal-pasal yang direvisi sudah sesuai dengan pemintaan semua pihak termasuk Pimpinan KPK itu sendiri. Menurutnya ini sudah waktu yang pas untuk merevisi UU KPK.

Baca Juga: DPR Setujui Revisi UU, Laode: Mereka Berkonspirasi Melemahkan KPK Diam-diam

"Ini waktunya untuk merevisi dan saya kira dari pembahasan yang sudah dilakukan bertahun-bertahun DPR tentu menawarkan pada pemerintah, bila pemerintah setuju, ini bisa segera menjadi revisi yang ditunggu-tunggu, sudah 15 tahun ini," tandasnya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: