Pantau Flash
Pijat Plus-plus di Bandung: Muncikari Dapat Rp550 Ribu, Terapis Cuma Cepek
Menparekraf Bertemu Menkominfo Bahas Infrastruktur Telekomunikasi di 5 DSP
Di Depan DPR, Gus Menteri Beberkan Program Prioritas Pembangunan Desa
Lantik PAW Anggota MPR RI, Bamsoet Ingatkan Pentingnya PPHN
Di Tengah Hujan Lebat, Presiden Joko Widodo Tinjau Banjir di Kabupaten Banjar

Revisi UU MD3 Pimpinan MPR Jadi 10, Fahri Hamzah Bicara Sinyal Rekonsiliasi

Revisi UU MD3 Pimpinan MPR Jadi 10, Fahri Hamzah Bicara Sinyal Rekonsiliasi Fahri Hamzah (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menganggap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) yang disetujui DPR RI merupakan sinyal dari Presiden Joko Widodo. Makusd Fahri adalah revisi ini dilakukan atas dasar hasil rekonsiliasi pasca Pemilu 2019.

"Kalau terkait dengan UU MD3, saya sederhana mau menangkapnya sebagai mungkin sinyal rekonsiliasi dari Presiden Jokowi. Sehingga memberikan kesempatan kepada semua pimpinan partai untuk duduk di MPR," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: Semua Fraksi Setujui Revisi UU MD3 dan UU KPK Jadi RUU Inisiatif DPR

Sementara di sisi lain, Fahri mengaku bahwa dirinya tak mempermasalahkan jika nanti seluruh fraksi di parlemen bakal mendapat kursi pimpinan MPR dari hasil revisi UU MD3.

"Saya kira enggak ada masalah kalau presiden memang setuju untuk itu," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui usulan revisi terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3).

Kesepakatan untuk merevisi UU MD3 itu diketok dalam rapat paripurna hari ini. Dengan begitu diketahui DPR menyetujui dua revisi undang-undang sekaligus, setelah sebelumnya diberitakan DPR setuju terhadap revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelum disahkan, Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang memimpin rapat terlebih dahulu meminta setiap fraksi untuk menyampaikan pandangannya secara tertulis.

Baca Juga: RUU MD3 Jadi Inisiatif DPR, Gerindra Tak Keberatan Pimpinan MPR Jadi 10

Selanjutnya Utut melempar pertanyaan kepada anggota dewan terkait persetujuan mereka ihwal revisi UUD MD3.

"Apakah usulan penyusunan perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2018 tersebut dapat disetujui untuk menjadi RUU usulan DPR?" ujar Utut, Kamis 5 September 2019. Hal itu kemudian disambut dengan persetujuan oleh anggota dewan perwakilan fraksi di DPR dengan ucapan setuju.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: