Pantau Flash
Layanan SIM Keliling di Jakarta Tetap Buka, Ini Lokasinya
Dua Truk Saling Hantam di Depan Balai Kartini, Ada Korban Tewas
Fadli Zon Ujug-ujug Nyanyi Lagu Sunda, Sindir Pejabat Haus Kuasa
Ditlantas Polda Bantah Berikan Pelat Polri untuk Arteria Dahlan
Kapolrestabes Medan Tidak Terbukti Terima Suap dari Istri Bandar Narkoba

Ribuan Buruh Terobos Barikade, Polisi: Aksi Boleh Panas tapi Kepala Harus Dingin

Headline
Ribuan Buruh Terobos Barikade, Polisi: Aksi Boleh Panas tapi Kepala Harus Dingin Ribuan buruh dari berbagai federasi mencoba menerobos barikade kawat berduri di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2021). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

Pantau.comRibuan buruh dari berbagai elemen seperti KSPI, FSPMI, KSPSI dan KPBI, berusaha menerobos barikade kawat berduri yang disiapkan aparat keamanan di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/12/2021).

Berdasarkan pantauan, massa yang telah berkumpul di depan Gedung Sapta Pesona sempat menggoyangkan kawat berduri yang menutup Jalan Merdeka Barat, menuju Mahkamah Konstitusi. "Buka...buka...buka," teriak buruh.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi turut mengamankan aksi dan berupaya mendinginkan massa yang memaksa menerobos barikade.

"Tolong koordinator lapangan untuk mengatur para peserta aksi. Aksi boleh panas tapi kepala harus tetap dingin," kata salah satu anggota kepolisian dari Mobil Pengurai Massa (Raisa).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal terlihat memimpin aksi dari mobil komando dan ikut mendamaikan massa untuk mundur dari barikade.

Baca juga: Ribuan Buruh Siap Geruduk Istana dan Balai Kota Jakarta Terkait Kenaikan UMP

Adapun puluhan ribu buruh dari Jabodetabek berunjuk rasa untuk menyampaikan tiga tuntutan.

Pertama, buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merebisi Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 yang menangguhkan tindakan/kebijakan strategis yang berdampak luas termasuk upah.

Kedua, buruh menuntut Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketiga, buruh menuntut Pemerintah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: