Pantau – Ribuan kepala desa (kades) dari berbagai asosiasi berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta dalam rangka HUT ke-9 Undang-Undang Desa. Dalam agendanya itu, para kades meminta agar 10% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

“Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa,” kata Ketua Apdesi, Surta Wijaya, di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

“Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10% ke depan harga mati dana desa dari APBN, setuju?” imbuhnya.

Pada kesempatan itu juga, Surta meminta pemerintah mengesahkan Hari Desa pada 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Selain itu, para kades meminta agar Pilkades 2023 tetap digelar.

“Bagaimana pun perjalanan panjang kades harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus pilkades dilaksanakan,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak 899 personel gabuangan dikerahkan untuk mengawal acara ini. Personel keamanan tersebut merupakan gabungan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

“Total 889 personel. Ada TNI dan pemda bagian Pam juga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya kepada wartawan.

Adapun para kades yang berkumpul di GBK ini tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI).