Pantau Flash
Apple Dikabarkan Tunda Peluncuran iPhone 9 Akibat Virus Korona
Komisioner KPAI Sitti Himawatty Minta Maaf Soal Hamil di Kolam Renang
Survei Indo Barometer: Prabowo Diunggulkan Jadi Capres 2024, Anies Kedua
Lagi, RSHS Bandung Tangani Pasien Suspect Virus Korona
WHO: Dunia Harus Bertindak Cepat Cegah Virus Korona

RUU KUHP dan UU KKP yang Jadi Polemik, Presiden Jokowi Harusnya Lakukan....

RUU KUHP dan UU KKP yang Jadi Polemik, Presiden Jokowi Harusnya Lakukan.... Presiden Joko Widodo (Foto: Antara/Desca Lidya Natalia)

Pantau.com - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang Feri Amsari mengingatkan Presiden Jokowi memiliki banyak pilihan untuk memperbaiki kekacauan legislasi, terutama terhadap beberapa undang-undang yang mendapat penolakan publik belakangan ini.

"Presiden punya banyak pilihan untuk memperbaiki kekacauan legislasi yang terjadi belakangan ini," kata Feri.

Baca juga: Pimpinan DPR Temui Presiden Jokowi di Istana Bahas RKUHP

Feri mengatakan untuk RUU KUHP, Presiden semestinya tidak hanya menunda tapi juga mencabut pembahasan sebagaimana ditentukan Pasal 69 ayat (3) UU 12 tahun 2011.

Penolakan, kata dia, akan menunjukkan sikap yang tegas dari Presiden Jokowi.

"Kalau menunda itu masih bisa diparipurnakan," tegas dia.

Demikian juga menurutnya, untuk paket UU Pemasyarakatan, di mana Presiden dapat mencabut pembahasannya.

Sedangkan untuk UU KPK, Presiden menurutnya dapat mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan seluruh isi revisi UU KPK tersebut.

Baca juga: Pasal-pasal Kontroversial RUU KUHP, Penghina Presiden Bisa Dibui 3,5 Tahun!

Dia menekankan Perppu yang membatalkan UU yang bermasalah juga pernah dilakukan SBY terkait UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,  yang hendak memindahkan pemilihan langsung ke DPRD.

"SBY dikritik masyarakat ketika itu dan melakukan perbaikan melalui penerbitan Perpu," kata dia.



Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: