Pantau Flash
Penerbangan Menggunakan AirAsia ke dan dari Wuhan Dibatalkan
Jokowi: Pengiriman Logistik Terganggu Akibat Korona
Industri Hotel Tak Kenakan Biaya Pembatalan bagi Wisatawan China
PBSI Batal Kirim Pemain ke China Masters 2020 Dibayangi Virus Korona
Kemenlu: Belum Ada WNI di China Terjangkit Virus Korona

RUU KUHP Ditunda, Fraksi Nasdem: Setuju, Perlu Penyisiran Lebih Lanjut

RUU KUHP Ditunda, Fraksi Nasdem: Setuju, Perlu Penyisiran Lebih Lanjut Partai NasDem (Foto: Istimewa)

Pantau.com - Presiden RI Joko Widodo mengambil keputusan untuk menunda pengesahan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Fraksi Partai Nasdem setuju dengan apa yang menjadi keputusan presiden dua periode tersebut.

"Setuju ditunda dan dibahas oleh DPR baru periode berikutnya," ujar Anggota Fraksi Nasdem, Johnny G Plate kepada wartawan, Jumat (20/9/2019).

Baca Juga: Jokowi: Pengesahan RUU KUHP Agar Ditunda

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini juga diakuinya bahwa RUU KUHP memang banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Menurutnya hal tersebut wajar dipertimbangkan oleh Presiden.

Ia menyebut, Indonesia boleh bersemangat lantaran baru kali ini akan mempunyai UU KUHP hasil anak bangsa sendiri. Akan tetapi, perlu diingat agar tidak tergesa-gesa dalam poenetapan atau pengesahannya.

"Atas berkembangnya pendapat masyarakat yang pro dan kontra maka perlu penyisiran lebih lanjut terhadap pasal pasal RUU KUHP yang dinilai masih krusial," tandasnya.

Baca Juga: Dewan Pers Beri Warning Soal RKUHP: Jangan Sampai Ganggu Kemerdekaan Pers!

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP agar ditunda oleh DPR RI. Menurutnya, masukan dari seluruh kalangan layak didengarkan. "Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara saksama. Saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

"Saya telah perintahkan Menkum HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI yaitu pengesahan RUU KUHP agar ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini," tuturnya.

Jokowi meminta, agar pembahasan soal RKUHP dapat dilakukan anggota dewan periode selanjutnya. Mantan Wali Kota Solo ini juga berpesan agar DPR dapat menerima hal ini.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: