Pantau Flash
Dilarikan ke Puskesmas! Puluhan Warga Alami Luka Bakar Akibat Awan Panas Gunung Semeru
Jembatan Penghubung Lumajang-Malang Putus Diterjang Lahar Dingin Gunung Semeru!
Polri Sosialisasikan Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Pekan Depan
Gunung Semeru Meletus, Gubernur Khofifah Perintahkan Segera Evakuasi Warga
Gunung Semeru Erupsi, Warga Diperingatkan untuk Selamatkan Diri

Sebelum Bubarkan Diri, Massa Buruh Ultimatum Anies 3x24 Jam untuk Cabut SK Gubernur tentang UMP yang Telah Dikeluarkan dan Minta Dinaikkan

Headline
Sebelum Bubarkan Diri, Massa Buruh Ultimatum Anies 3x24 Jam untuk Cabut SK Gubernur tentang UMP yang Telah Dikeluarkan dan Minta Dinaikkan Ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi serikat pekerja lainnya melakukan unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Kamis (25/11/2021) (ANTARA/MENTARI DWI GAYATI)

Pantau.com - Ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi serikat pekerja lainnya membubarkan diri setelah melakukan unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Kamis.

Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam orasinya, menyampaikan ultimatum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk segera mencabut Surat Keterangan  Gubernur tentang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

"Kami meminta secara tegas kepada Pak Anies dalam waktu 3x24 jam, kami buruh DKI meminta Gubernur mencabut SK Gubernur tentang UMP yang telah dikeluarkan dan menaikkan besarannya," kata Said di Balaikota DKI Jakarta.

Baca juga: Wapres Sebut Salah Besar Jika MUI Dianggap Lembaga Tak Perhatikan Teroris

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, kata dia, maka massa buruh akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta.

Ratusan massa buruh itu kemudian membubarkan diri sekitar pukul 14.30 WIB.

Jalan Merdeka Selatan yang sebelumnya ditutup sementara, kini telah dibuka kembali. Arus lalu lintas pun terpantau lancar. Begitu juga dengan kedua ruas Jalan Merdeka Barat di sekitar Bundaran Patung Kuda, yang kini sudah dibuka.

Massa buruh dari KSPI dan aliansi buruh lainnya juga mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Undang-undang itu harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.


Tim Pantau
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: