Pantau Flash
Jokowi Bakal Lantik Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri pada 27 Januari
Pimpinan MPR Dukung Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang
COVID-19 RI per 25 Januari: Total Kasus Positif Mencapai 999.256
Aneh tapi Nyata, Kisah Diki Jenggo yang Mati Suri Dua Kali Padahal Sempat Membusuk
LaporCovid-19: Ada 34 Pasien Covid Ditolak RS karena Penuh

Sebelum Pindahkan Ibu Kota, Karhutla di Kalimantan Jangan Dianggurin

Sebelum Pindahkan Ibu Kota, Karhutla di Kalimantan Jangan Dianggurin Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berupaya memadamkan kebakaran lahan di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tenga.h (Foto: Antara/Untung Setiawan)

Pantau.com - Pemerintah Kalimantan Tengah masih mempertimbangkan penggunaan teknologi rekayasa cuaca untuk meredakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengatakan bahwa pada Rabu 4 September 2019 akan ada rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membahas penanganan karhutla.

"Nanti kami akan lihat perkembangannya. Jika hasilnya menyatakan penanganan karhutla perlu peningkatan, maka kami akan coba mengusulkan penambahan helikopter dan kalau perlu juga diusulkan rekayasa cuaca," katanya di Palangka Raya, Selasa.

Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya: Kita Tidak Punya Toleransi untuk Pembakaran Hutan

Penambahan helikopter ditujukan untuk operasi udara pengeboman air di area kebakaran hutan dan lahan yang sulit dijangkau lewat darat. Penerapan teknologi modifikasi cuaca ditujukan untuk memicu hujan untuk meredakan kebakaran.

Fahrizal mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah kebakaran hutan dan lahan antara lain terjadi di Palangka Raya dan Pulang Pisau. "Yang memang memiliki kawasan gambut cukup banyak," katanya.

Baca juga: BMKG Sebut Ada 151 Titik Panas Karhutla di Kalimantan Barat

Dalam upaya mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, menurut dia, pemerintah provinsi juga sudah menginstruksikan pengintensifan patroli dan pelibatan instansi lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Surat edaran, ia melanjutkan, sudah dikirimkan ke organisasi-organisasi perangkat daerah untuk mengirimkan personel guna mendukung penanggulangan karhutla.

​​​​​​​"Nanti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD lah yang bertugas melakukan pengaturan terhadap petugas yang dikirimkan masing-masing OPD. Semua ini kami lakukan agar penanganan dilakukan secara maksimal dan karhutla segera berakhir," katanya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: