Pantau Flash
Berburu Pakaian Impor di Pasar Senen Jakarta Pusat, Harga Mulai Rp 10 Ribu
Honda Civic Turbo Tabrak Empat Kendaraan di Jakpus, Sopirnya Masih ABG dan Mabuk
Wah, Ada Arahan Kapolri yang Tidak Dijalankan Anak Buahnya
Roy Suryo Temukan Fakta Baru Video Miss Kay Mirip Nagita Slavina, Apa Ya?
BMKG: Gempa Sulut M 6,0 Menyebabkan Kerusakan Ringan

Sebelum Pindahkan Ibu Kota, Karhutla di Kalimantan Jangan Dianggurin

Sebelum Pindahkan Ibu Kota, Karhutla di Kalimantan Jangan Dianggurin Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berupaya memadamkan kebakaran lahan di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tenga.h (Foto: Antara/Untung Setiawan)

Pantau.com - Pemerintah Kalimantan Tengah masih mempertimbangkan penggunaan teknologi rekayasa cuaca untuk meredakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengatakan bahwa pada Rabu 4 September 2019 akan ada rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membahas penanganan karhutla.

"Nanti kami akan lihat perkembangannya. Jika hasilnya menyatakan penanganan karhutla perlu peningkatan, maka kami akan coba mengusulkan penambahan helikopter dan kalau perlu juga diusulkan rekayasa cuaca," katanya di Palangka Raya, Selasa.

Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya: Kita Tidak Punya Toleransi untuk Pembakaran Hutan

Penambahan helikopter ditujukan untuk operasi udara pengeboman air di area kebakaran hutan dan lahan yang sulit dijangkau lewat darat. Penerapan teknologi modifikasi cuaca ditujukan untuk memicu hujan untuk meredakan kebakaran.

Fahrizal mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah kebakaran hutan dan lahan antara lain terjadi di Palangka Raya dan Pulang Pisau. "Yang memang memiliki kawasan gambut cukup banyak," katanya.

Baca juga: BMKG Sebut Ada 151 Titik Panas Karhutla di Kalimantan Barat

Dalam upaya mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, menurut dia, pemerintah provinsi juga sudah menginstruksikan pengintensifan patroli dan pelibatan instansi lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Surat edaran, ia melanjutkan, sudah dikirimkan ke organisasi-organisasi perangkat daerah untuk mengirimkan personel guna mendukung penanggulangan karhutla.

​​​​​​​"Nanti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD lah yang bertugas melakukan pengaturan terhadap petugas yang dikirimkan masing-masing OPD. Semua ini kami lakukan agar penanganan dilakukan secara maksimal dan karhutla segera berakhir," katanya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: