Pantau Flash
Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Pertengahan 2021
PSSI Akan Gelar Kongres Tahunan Secara Tatap Muka Demi Hindari Gangguan Internet
Bupati Purwakarta Imbau Warganet Hati-hati dengan Akun Palsu yang Mencatut Namanya
Gunung Merapi Erupsi, Hujan Abu Guyur Sejumlah Wilayah di Boyolali
Korban Meninggal Dunia Akibat Gempa di Sulbar Mencapai 105 Orang

Semua Fraksi Setujui Revisi UU MD3 dan UU KPK Jadi RUU Inisiatif DPR

Headline
Semua Fraksi Setujui Revisi UU MD3 dan UU KPK Jadi RUU Inisiatif DPR Rapat Paripurna (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi atas Undang-Undang MPR DPR DPD DPRD dan Undang-Undang KPK menjadi RUU Insiatif DPR. Hal itu disampaikan seluruh fraksi dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (5/9/2019).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto ini langsung membuka rapat dengan meminta persetujuan atas usulan Badan Legislasi (baleg) untuk merevisi UU MD3 kepada seluruh fraksi yang hadir dalam rapat. Kemudian masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan pendapatnya secara tertulis kepada pimpinan rapat.

"Saya mohon persetujuan anggota dewan terkait usul Basdan Legislasi untuk merevisi UU nomor tahun 2018 tentang MPR DPR DPD DPRD dapat disetujui menjadi usul DPR RI?," tanya Utut dalam rapat dan dijawab setuju oleh seluruh perwakilan fraksi.

Baca Juga: Banyak Fraksi Khawatir Revisi UU MD3 Multitafsir, PAN Malah Bilang Begini

Usai agenda revisi UU MD3, kemudian dilanjutkan dengan agenda meminta pesetujuan atas usul Badan legislasi mengenai revisi terhadap UU KPK. Secara proses dilakukan pimpinan dan perwakilan fraksi dilakukan sama dengan agenda sebelumnya di mana seluruh perwakilan fraksi yang menyatakan setuju lalu menyampaikan pendapatnya secara tulisan.

"Dengan demikian 10 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Pendapat fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui menjadi usul DPR RI," tuturnya.

"Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi RUU usul DPR akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," tandasnya.

Baca Juga: Resmi, Surat Pemindahan Ibu Kota dari Jokowi Dibacakan di Rapat Paripurna


Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: