Pantau Flash
1 Orang di Iran Meninggal Dunia Setiap 7 Menit karena COVID-19
Epidemiolog: Belum Ada Laporan Transportasi Publik Jadi Klaster COVID-19
Gedung Putih Pastikan Pilpres AS Tetap Digelar 3 November 2020
Ombudsman Soal Ganjil Genap: Waspadai Klaster Transportasi Publik
BPS: Inflasi Tahunan yang Terendah Sejak Mei 2000

Setelah Golkar dan Gerindra, Demokrat pun Ikut Dukung Pilpres-Pileg Dipisah

Setelah Golkar dan Gerindra, Demokrat pun Ikut Dukung Pilpres-Pileg Dipisah Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan (Foto: Pantau.com/Rizky Adytia)

Pantau.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, bahwa partainya sepakat dengan Partai Golkar yang menyatakan mendukung agar pemisahan pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg) ke depan.

"Kami Demokrat memang sudah punya kesimpulan bahwa memang untuk pemilu ke depan lebih bagus itu pilpres dan pileg itu dipisahkan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Gerindra dan Golkar Satu Suara Soal Pileg-Pilpres Harus Dipisah

Syarief pun mengungkapkan alasan mengapa partainya ikut mendukung wacana pemisahan Pilpres dan Pileg ke depan. Salah satunya lantaran dengan digabungnya Pilpres dan Pileg membuat kebingungan di masyarakat.

"Banyak ya. Pertama, rakyat bingung, ini mana yang pilpres mana yang pileg. Karena bingung, jadi tidak maksimal. Kedua, mensosialisasikan pilpresnya atau pilegnya itu bingung juga, mana ini yang mau disosialisasikan? Pileg atau pilpres? sementara duaduanya penting. Jadi lebih bagus memang dipisahkan," ungkapnya.

Selain itu, dengan dikembalikan ke format awal dimana Pilpres dan Pileg dipisah justru dinilai akan bagus untuk menekan angka kematian para petugas pemilu seperti yang terjadi di Pemilu 2019 kemarin.

"Ya biar fokus. Kasihan rakyatnya. Dan juga kita melihat penyelenggara pemilu kan setengah mati. Bayangkan itu penghitungan suara itu dihitung sampai pagi. Ternyata banyak yang berguguran kan, banyak yang meninggal. Jadi banyak efeknya yang harus kita hindari," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa rekomendasi politik yang bisa dilakukan partainya dalam waktu lima tahun kedepan.

Salah satunya adalah pemisahan penyelenggaraan pilpres dan pileg dengan merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Puan kepada KPU: Sosialisasi Pemilu Harus Jangkau Masyarakat di Daerah

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara pileg dan pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam pemilu," kata Airlangga.

Hal itu dikatakan Airlangga dalam Rapat Paripurna II, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: