Siap-siap! Koruptor Super Kakap Surya Darmadi OTW dari Tiongkok, Info A1 MAKI

Headline
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. (ANTARA/Dok. Pribadi)

Pantau – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyampaikan informasi terkait keberadaan Surya Darmadi yang berjanji akan pulang ke Indonesia guna mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.

“Diduga Surya Darmadi itu berangkatnya dari China,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Senin (15/8/2022).

Bonyamin menambahkan bahwa berarti memang Surya Darmadi alias Apeng sudah tidak berada di Singapura. Padahal sebelumnya diberitakan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit dan Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU) itu dilaporkan berada di Singapura.

Sebelumnya, kabar kepulangan Surya Darmadi disampaikan oleh kuasa hukumnya, Juniver Girsang, pada beberapa hari lalu.

“Surya Darmadi dengan itikad baik memutuskan datang ke Indonesia pada hari Senin, 15 Agustus 2022, sedianya akan tiba di Jakarta,” kata Juniver dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/8/2022).

Bahkan, Juniver menunjukkan bahwa kliennya sudah bersurat kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran pimpinan Kejaksaan Agung untuk kesiapannya menjalani pemeriksaan.
Diketahui, dalam perkara ini, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Surya Darmadi (SD) selaku pemilik PT Duta Palma Group dan Raja Thamsir Rachman (RTS) selaku Bupati Indragiri Hulu periode 1999—2008.

Keduanya disangkakan melanggar primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Khusus tersangka Surya Darmadi, disangkakan langgar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindakan para tersangka ini menyebabkan kerugian negara yang hingga Rp78 triliun. Sebanyak Rp10 triliun di antaranya merupakan nilai kerugian negara. Sisanya, menurut kejaksaan, nilai kerugian perekonomian negara.

Tim Pantau
Editor
Firdha Rizki Amalia